NTT Kejar Target Turunkan Stunting: Aksi Lebih Spesifik, Kolaboratif, dan Berbasis Data Lapangan”

Ringkasan Berita:

• Percepatan penurunan stunting di NTT memasuki fase kerja yang lebih spesifik, terukur, dan kolaboratif lintas sektor.
• Data stunting: SKI 2024 mencatat angka 37 persen (tertinggi di TTS 47 % , Malaka 45 % , Sumba Barat Daya 42 % , TTU 40 % ), sementara EPPGM mencatat 16,9 % .
• Pendanaan: Rp 26 miliar (30 % ) untuk intervensi spesifik sektor kesehatan; Rp 104 miliar (70 % ) untuk intervensi sensitif lintas OPD (air bersih, sanitasi, pangan, pendidikan, dll).

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting kini memasuki fase kerja yang lebih spesifik, terukur, dan kolaboratif lintas sektor. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT, Ruth Diana Laiskodat, S.Si., Apt., MM, terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanganan Penurunan Stunting  Provinsi NTT tahun 2025.

Dalam RAKOR tersebut, tiga lembaga kunci Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan Bapperida Provinsi, serta Dinas Kesehatan, DP3A dan Bappeda Kab/Kota se-NTT untuk Kabupaten/ Kota memaparkan progres serta arah kebijakan terbaru untuk menekan angka stunting NTT yang hingga 2024 masih berada pada 37 % menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Baca juga: Enam Jam Lewotobi Laki-laki Alami 11 Gempa Tremor dan 6 Gempa Vulkanik Dalam

Di sisi lain, EPPGM mencatat angka yang lebih rendah, yakni 16,9 % , namun tetap menjadi perhatian serius pemerintah.

Dari total dana stunting tingkat provinsi, 30 % (Rp 26 miliar) dialokasikan untuk intervensi spesifik oleh sektor kesehatan mulai dari pelayanan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, hingga anak usia 0–59 bulan, remaja putri, dan calon pengantin. 

Sementara 70 % atau sekitar Rp 104 miliar menjadi porsi intervensi sensitif yang digerakkan berbagai OPD seperti DP3AP2KB, PUPR, Pertanian, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, hingga Bappeda.

“Stunting itu tidak berdiri sendiri. Air bersih, sanitasi, pola makan, lingkungan, pendidikan semua memengaruhi. Karena itu intervensi sensitif jauh lebih luas dan membutuhkan kolaborasi banyak pihak,” ujar Ruth, Rabu (26/11).

Ruth Diana Laiskodat menekankan strategi tahun ini tidak lagi memakai pendekatan seragam. Setiap kabupaten, bahkan setiap kelurahan, harus memiliki target penurunan yang disesuaikan dengan kondisi riil.

“Tidak bisa disamakan. Ada kelurahan dengan anak stunting sekian persen kita harus tahu mau turunkan berapa. Semua berdasarkan data lapangan, bukan asumsi,” ujarnya.

Beberapa inovasi lokal turut menjadi sorotan, seperti praktik di salah satu puskesmas di TTS yang mewajibkan ibu hamil dari daerah jauh untuk menginap beberapa hari sebelum melahirkan di fasilitas kesehatan guna mencegah komplikasi.

Berdasarkan SKI 2024, beberapa kabupaten dengan angka tertinggi antara lain:
1. TTS — 47 % ,
2. Malaka — 45 %
3. Sumba Barat Daya — 42 %
4. TTU — 40 %

Target penurunan 2024 misalnya untuk TTS adalah 44,3 % , sementara angka tahun 2025 baru akan dirilis Desember mendatang.