DPRD NTT Nilai Banyak Pimpinan OPD Belum Gercep, Wajar Ada Mutasi di Pemprov

Mantan anggota DPR RI itu memastikan evaluasi kinerja ASN dan OPD dilakukan secara objektif dan transparan melalui survei publik, penataan ulang jabatan, serta penajaman program prioritas pusat dan daerah dengan fokus pada wilayah tertinggal, kemiskinan ekstrem, dan stunting.

Dia mengatakan, perjalanan pemerintahan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 perlu dievaluasi secara jujur dan objektif, tidak hanya berdasarkan laporan internal, tetapi juga melalui penilaian publik.

“Kalau di tahun 2025 ada hal-hal yang positif, tentu ada juga yang harus kita perbaiki. Evaluasi ini adalah tanggung jawab bersama dan harus dilakukan dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Melki, Senin, ketika memimpin apel bersama ASN Pemprov NTT.

Ia menjelaskan, refleksi kinerja pemerintahan akan dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk survei persepsi masyarakat dan penulisan evaluasi perjalanan pemerintahan oleh berbagai pihak. 

Salah satu referensi reflektif yang disebutkannya adalah buku perjalanan 67 tahun Nusa Tenggara Timur yang ditulis oleh banyak penulis dan akan tersedia dalam versi digital.

“Kita harus membiasakan diri mendengar apa adanya, baik pujian maupun kritik. Itu menjadi titik refleksi untuk menilai perjalanan kita dan menentukan arah ke depan,” ujarnya.

Evaluasi tersebut, kata Melki, mencakup kinerja seluruh OPD dan sektor sejak dirinya dilantik pada 20 Februari 2025 hingga Februari 2026. Hasil evaluasi akan menjadi panduan perbaikan kebijakan, penyempurnaan program, serta persiapan agenda pembangunan berikutnya.

Dia juga menegaskan akan dilakukan pembahasan mendalam dalam satu hingga dua pekan ke depan bersama Wakil Gubernur dan pimpinan OPD guna merumuskan langkah strategis, baik secara kolektif maupun sektoral.

“Keputusan-keputusan strategis yang dirumuskan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh setiap OPD,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan, Melki menekankan pentingnya mengamankan dan mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah. 

Program tersebut meliputi kemandirian pangan, kemandirian energi, program makan bergizi, penguatan koperasi Merah Putih, serta agenda strategis nasional lainnya.

Selain itu, sepuluh program prioritas Pemerintah Provinsi NTT yang telah berjalan akan kembali ditajamkan agar lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Program-program yang sudah kita kerjakan akan kita perkuat lagi agar semua komitmen kepada masyarakat NTT benar-benar terpenuhi,” kata Melki.

Ia menyampaikan bahwa implementasi kebijakan ke depan akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini dianggap paling tertinggal dan menghadapi persoalan berat, seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Kita akan mulai dari tempat-tempat yang paling sulit. Kalau di sana bisa kita urai pelan-pelan, maka masalah ekonomi dan sosial lainnya juga bisa kita benahi,” jelasnya.