DPRD NTT : Dukungan PANRB Sudah Jelas Untuk Selamatkan PPPK

Dengan demikian, penyelesaian PPPK sangat bergantung pada orkestrasi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris DPRD NTT, Alfonsius Watu Raka, SE, MM, menegaskan pentingnya solusi segera.

“Tanpa kepastian, daerah akan kesulitan menyusun perencanaan pembangunan. Ini tidak bisa dibebankan kepada daerah semata,” tegasnya.

Ketua Tim Banggar DPRD NTT, Yunus H. Takandewa, menegaskan bahwa KemenPANRB perlu mengambil peran lebih kuat dalam mendorong solusi lintas kementerian.

“KemenPANRB mesti mengambil posisi terdepan dalam mengamankan status PPPK sebagai garda terdepan dalam penataan birokrasi dan terpenuhinya pelayanan publik bersama lintas kementerian lainnya,” tegas Yunus.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan keputusan sebelum masuk siklus pembahasan anggaran.

“Yang terpenting sekarang adalah percepatan keputusan. Kami berharap solusi sudah bisa disampaikan ke daerah sebelum pembahasan anggaran dimulai,” pungkasnya.

Penegasan Akhir: Menjaga Kehadiran Negara

DPRD NTT menegaskan bahwa persoalan PPPK bukan sekadar soal angka anggaran, tetapi menyangkut keberlangsungan pelayanan publik.

“Di balik angka itu ada guru di pulau terpencil dan tenaga kesehatan di wilayah sulit akses. Kalau ini tidak diselesaikan, yang terganggu adalah kehadiran negara bagi masyarakat paling rentan,” tegas Winston.

DPRD NTT mendorong percepatan rapat lintas kementerian untuk menghasilkan solusi fiskal yang konkret dan implementatif, guna memberikan kepastian dan ketenangan bagi seluruh PPPK, termasuk tenaga honorer yang masih menunggu kejelasan status di NTT. (moa)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News