Dalam Sidang Paripurna, Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka Soroti Ancaman Nyata Privatisasi Pantai

TRIBUNFLORES. COM, MAUMERE-  Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Sikka menyoroti maraknya privatisasi pantai di Kabupaten Sikka yang mengancam akses publik. 

Hal ini disampaikan dalam pandangan akhir fraksi terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jumat (12/9/2025) di ruang sidang DPRD Sikka.

Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi, Sekda Sikka, anggota DPRD Sikka, Forkopimda, dan pimpinan OPD. 

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka, Antonius Hendrikus Rebu dalam sidang ini menegaskan, sejumlah pantai di Kabupaten Sikka terancam berubah fungsi menjadi area privat dan eksklusif akibat kepemilikan oleh korporasi.

Baca juga: Cerita Mus, Hidupi Keluarga dari Jualan Bambu di Pasar Alok Maumere NTT

“Pantai yang seharusnya menjadi ruang bebas untuk bermain, bersantai, dan menjadi mata pencaharian nelayan, kini sulit diakses masyarakat,” ujar Antonius. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka ini menyoroti kasus seorang pekerja hotel di Sea Word Club yang dilaporkan menghentikan aktivitas nelayan di sekitar pantai. 

Fraksi menyayangkan peristiwa tersebut karena bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sepadan pantai, yang menegaskan bahwa pantai merupakan milik publik.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap penggunaan lahan pesisir dan memastikan setiap pembangunan tetap membuka akses bagi masyarakat.

“Pantai harus tetap menjadi milik rakyat. Mari kita kembalikan pantai agar masyarakat bebas menikmati keindahan dan memanfaatkannya tanpa batasan yang tidak perlu,” tegas Antonius dalam pandangan akhirnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News