Fraksi PKB DPRD Sikka Siap Bantu Insentif Tambahan 350 Ribu untuk Guru Honorer Bergaji Rp 150 Ribu

Ringkasan Berita:

• Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sikka akan memberikan bantuan insentif bagi Yustina Yuniarti, seorang guru honorer di SDK Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela, Nusa Tenggara Timur (NTT).
• Ketua Fraksi PKB DPRD Sikka, Yosef Karmianto Eri, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan tambahan insentif bulanan guna meringankan beban ekonomi guru tersebut.
• Yustina Yuniarti merupakan guru kelas V yang telah mengabdi sejak tahun 2016. 

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE- Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-67, Sabtu (2/5/2026), masih ada cerita seorang guru di pelosok Kabupaten Sikka, menerima upah sebesar Rp 150 ribu per bulan. 

Ironi nasib guru honorer yang jauh dari kesejahteraan ini dialami Yustina Yuniarti, guru yang mengajar siswa kelas V di SDK Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela.

Merspons kondisi Yustina, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sikka akan memberikan bantuan insentif bagi Yustina Yuniarti, seorang guru honorer di SDK Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Fraksi PKB DPRD Sikka, Yosef Karmianto Eri, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan tambahan insentif bulanan guna meringankan beban ekonomi guru tersebut.

"Fraksi PKB DPRD Sikka menambah Rp 350.000 per bulan dari Juni 2026 sampai Juni 2027, dari sekolah Rp 150.000," ujar pria yang akrab disapa Manto Eri kepada TribunFlores.com, Senin (4/5/2026).

Baca juga: 11 Tahun Mengabdi, Guru SD di Sikka NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan, Jalan Kaki 6 Kilometer

Perjuangan 11 Tahun 

Dilansir dari berita TRIBUNFLORES.COM sebelumnya, Yustina Yuniarti merupakan guru kelas V yang telah mengabdi sejak tahun 2016. Selama 11 tahun masa pengabdiannya, ia terbiasa menyusuri jalanan berbatu, perbukitan, hingga pinggiran jurang demi mencerdaskan anak-anak di pelosok selatan Kabupaten Sikka.

Ia menceritakan bahwa upah yang diterimanya berasal dari iuran komite sekolah, bukan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).upah yang diterimanya berasal dari iuran komite sekolah, bukan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Gaji kami Rp 150.000 per bulan dari komite. Kami tidak mendapat gaji dari dana BOS. Banyak orang tidak mau mengajar di daerah terpencil seperti ini karena kondisi jalan dan keuangan yang tidak memungkinkan," ungkap Yustina, Sabtu (2/5/2026).

Baca juga: Orangtua Kehilangan Pendapatan Anak-Anak Terancam Putus Sekolah 

Kondisi Sekolah Memprihatinkan

Kepala Sekolah SDK Wukur, Tersiana Siti Rosa, menjelaskan bahwa dari delapan tenaga pendidik yang ada, hanya satu orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuh guru lainnya berstatus honorer dengan nasib serupa.

Selain masalah kesejahteraan guru, sekolah yang memiliki 34 siswa tersebut juga menghadapi kendala fasilitas. Pihak sekolah terpaksa menyekat satu ruangan untuk digunakan oleh dua kelas sekaligus.

Akses jaringan internet yang sulit memaksa para siswa dan guru harus menumpang ke sekolah lain di desa tetangga saat pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Atas kondisi tersebut, para pendidik di SDK Wukur berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, terkait status sekolah serta kesejahteraan guru di wilayah terpencil. 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News