Berita Manggarai Timur

Terobosan Awal Tahun Ala Camat Lamba Leda Utara di Manggarai Timur

Mendorong peningkatan pelayanan dan percepatan pelayanan administrasi pemerintah desa (Pemdes) melalui pola kreatif format Penilaian Kinerja Desa.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM/HO-SUPRATMAN
Camat Lamba Leda Utara, Agus Supratman. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, BORONG - Pemerintah Kecamatan Lamba Leda Utara (LAUT), Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, menyelenggarakan rapat kerja ( Raker) bersama seluruh kepala desa di wilayah itu, Senin 31 Januari 2022 di ruang rapat Kantor Kecamatan LAUT di Dampek.

Dalam rapat kerja itu, Pemerintah Kecamatan LAUT, mendorong peningkatan pelayanan dan percepatan pelayanan administrasi pemerintah desa (Pemdes) melalui pola kreatif format Penilaian Kinerja Desa ( FPKD).

Camat LAUT, Agus Supratman, menjelaskan, FPKD ini murni inisiatif pihak Pemerintah Kecamatan LAUT sebagai terobosan baru di awal tahun 2022 sebagai dampak lambannya respon pihak desa di wilayah itu dalam menanggapi berbagai permintaan data dan sebagainya dari pihak kecamatan selama tahun 2021

Menurut Camat Agus, kebiasaan lambat tanggap pihak desa berdampak pada lambannya pelayanan administrsi kepada masyarkat dan sering tidak tepat waktu dan tidak capai target pada tugas pelayanan terhadap masyarakat.

Baca juga: Yayasan Puspita Bangun Bangsa Kasih Serahkan Kursi Roda untuk Matias Sasar, Regina:Terima Kasih

 


"Mulai Januari tahun 2022, 11 Kepala Desa di Kecamatan LAUT dipacu untuk berjibaku dengan target kerja sesuai fariabel penilaian pada Format Penilaian Kinerja Desa dimaksud," kata Agus kepada TRIBUNFLORES.COM Rabu 2 Februari 2022.

Dikatakan Agus, pada FPKD itu menu yang menjadi variabel penilian terhadap pihak desa adalah kecepatan dan ketepatan dalam menanggap dan menindaklnjuti surat, instruksi, penegasan, pengumuman atau bahkan telpon langsung pihak Kecamatan dalam urusan pelayanan administrasi untuk masyarakat desa oleh pihak desa itu sendiri.

"Setiap surat, instruksi, penegasan, pengumuman atau bahkan telpon langsung pihak kecamatan diberi nilai berdasarkan tingkatan waktu tanggap terhadap surat, instruksi, penegasan, pengumuman atau bahkan telpon langsung dari pihak kecamatan," jelasnya.

Agus mengatakan, para kepala desa diukur kinerjanya menggunakan beberapa tolak ukur, antara lain merespons dan menindaklanjuti surat masuk, menindaklanjuti instruksi atau penegasan serta perintah lisan yang bersifat urgen dari pihak kecamatan.

Baca juga: Polisi Limpahkan Berkas Kasus Rudapaksa Anak Dibawa Umur ke Kejari Manggarai Barat

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved