Bantuan Hukum Gratis Warga Kurang Mampu di NTT, Kemenkum HAM Sediakan Rp 787 Juta untuk OBH

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG-Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu. Di NTT sebanyak 15 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memberikan layanan itu. OBH terdaftar di Kemenkumham kantor wilayah (Kanwil) NTT menjalankan amanat tersebut.

Tahun 2022 anggaran yang digelontorkan untuk memberikan layanan ini sebesar Rp 787. 050.000 dengan kategori perkara litigasi sebesar Rp 630.000.000 dan non litigasi 157.050.000.

"Litigasi itu menyangkut pidana, perdata, dan TUN. Non litigasi berkaitan penyuluhan, konsultasi dan penelitian hukum, investigasi kasus secara elektronik maupun non-elektronik, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, drafting dokumen hukum dan pendampingan diluar pengadilan," jelas Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkum HAM NTT,  Marciana Dominika Jone, Selasa 1 Maret 2022.

Pada pencarian di triwulan I tahun 2022 ini dijelaskan, tahapan litigasi sebesar Rp 150.000.000 sejak penyidikan, gugatan, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan dan bagi 30 jumlah kasus biasa.

Baca juga: 15 Organisasi Bantuan Hukum di NTT Berikan Bantuan Hukum Gratis Disubsidi Pemerintah

Sementara pada non litigasi pencarian sebesar Rp 56.000.000 untuk tahap penyuluhan hukum 15 kegiatan, konsultasi hukum, dan drafting dokumen hukum.

Marciana menerangkan, anggaran bagi OBH ini murni diberikan untuk penanganan kasus. Sedangkan untuk berkaitan dengan pembiayaan lain seperti transportasi dan lainnya tidak dianggarkan.

Untuk itu, Marciana menyebut, pada verifikasi sangat penting dan menjadi pertimbangan utama Kemenkumham mengakomodir OBH. OBH yang telah terbiasa dan sering memberikan bantuan hukum gratis akan memiliki penilaian penting termaksuk bisa diteken kerja sama dengan Kemenkumham.

OBH baru akan melakukan pencarian anggaran itu ketika menyelesaikan tiap tahapan kasus. Tiap tahapan ini pun berbeda nilai biaya dengan umlah tahapan pembayaran hingga 30.

Baca juga: BMKG Sebut Angin Kencang Landa NTT 3 Hari Kedepan

Meski dengan keterbatasan anggaran ini, Marciana mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan ini. Bahkan, respon dari Pemerintah di daerah juga sangat baik. Terbukti melalui kerjasama dengan Kemenkumham dan intervensi anggaran Pemerintah setempat dalam bantuan hukum melalui OBH yang terdaftar.

"Untuk pembayaran penyidikan di tahapan pidana, gugatan pada perdata, dan pemeriksaan pertama di tata usaha itu masing-masing Rp 2 juta. Persidangan Rp 2 juta, dan banding, kasasi serta peninjauan kembali masing-masing Rp 1 juta," tambah Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham NTT, Bernadete Benedictus.

Bernadete menyebut tiap pengajuan untuk proses pencarian wajib diseratkan dengan syarat atau ketentuan yang telah disepakati. Secara keseluruhan anggaran tiap OBH yakni Rp 52.470.000 dengan rincian litigasi Rp 42.000.000 dan non litigasi Rp 10.470.000.

Menurutnya, panitia pengawas daerah akan melakukan pengawasan dalam upaya pemberian hukum gratis ini. Pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan bila ada pungutan saat penanganan perkara.

Baca juga: Enam Warga NTT Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Layanan aduan itu bisa disampaikan ke hotline yang disediakan melalui nomor kontak person HalloKumham;0812-3461-8377.

Berita NTT lainnya