Pemandu Wisata Budaya Flores Timur Ikut Pelatihan di Kampung Adat Lewokluok

Penjabat Bupati memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk menyampaikan permasalahan dan harapan serta memohon dukungan dari Kementerian RI untuk beberapa hal penting yang dibutuhkan Flores Timur yakni relokasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Kepada Menkes Budi Sadikin, Penjabat Bupati menjelaskan bahwa kondisi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sudah tidak memadai dari aspek ruang sehingga dibutuhkan Relokasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka di lokasi yang baru demi peningkatan dan kenyamanan dalam pelayanan.

Untuk itu mohon dukungan pembangunan baru RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka di lokasi baru yang sudah disiapkan sekitar 8 Ha di Kecamatan Ile Mandiri.

Baca juga: Penjabat Bupati Flotim Bertemu Menkes, Minta Dukungan Pembangunan Rumah Sakit Baru di Ile Mandiri

Selain itu, rehabilitasi gedung Poli Rawat Jalan dan Ruang Perawatan Kebidanan/Nifas pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka juga menjadi bagian dari laporan Penjabat Bupati kepada Menkes Budi Sadikin.

Penjabat Bupati melaporkan bahwa akibat badai Seroja pada April 2021 yang lalu dan gempa bumi yang sering terjadi akhir-akhir ini, menyebabkan beberapa unit bangunan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membutuhkan penanganan secepatnya.

Bangunan yang membutuhkan penanganan ataupun pembangunan baru adalah bangunan Poli Rawat Jalan dan Ruangan Perawatan Kebidanan/Nifas.

Doris Rihi juga melaporkan tentang kondisi dan perkembangan pembangunan RSUD Adonara di Pulau Adonara.

Disampaikan kepada Menteri Kesehatan bahwa kondisi geografis kabupaten Flores Timur yang merupakan Kabupaten Kepulauan maka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan, saat ini sudah dibangun RSUD Adonara di Pulau Adonara, yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2012 sampai tahun 2019, menggunakan alokasi DAK maupun DAU.

Namun sampai saat ini belum bisa difungsikan karena belum tersedianya Peralatan Medis dan Non Medis serta bangunan pendukung lainnya. Doris Rihi pun meneruskan harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat ini kepada Menteri Kesehatan agar RSUD Adonara dapat difungsikan pada pertengahan tahun 2023.

Untuk itu, Penjabat Bupati memohon dukungan dan perhatian dari Kementerian Kesehatan RI terhadap berbagai kebutuhan yang belum tersedia akibat keterbatasan anggaran daerah.

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Pulau Solor pun dilaporkan oleh Penjabat Bupati dengan penekanan bahwa selain RSUD Adonara di Pulau Adonara, kebutuhan akan tersedianya Rumah Sakit Pratama di Pulau Solor juga menjadi suatu kebutuhan yang urgen mengingat banyak kematian Ibu dan anak akibat terlambatnya pelayanan rujukan, sehingga dibutuhkan dukungan akan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Solor.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Lantik Eks Panglima TNI dan Ketua Umum PAN Jadi Menteri Kabinet

Di samping itu, Penjabat Bupati memohon bantuan dan dukungan Pemerintah Pusat melalui Menkes Budi Sadikin atas minimnya sarana prasarana kesehatan yang tersedia di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, khususnya peralatan Medical Shreder abd Steam Sterilizer; mesin Incenerator, Gedung TPS Limbah B3, dan mobil jenazah

Selain bantuan fisik, sarana dan prasarana, Penjabat Bupati juga mengungkapkan permasalahan-permasalahan lainnya yang juga perlu mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan RI yaitu; Dana BOK tahun 2021. Doris Rihi berharap adanya kebijakan dan arahan dari Bapak Menteri terkait Dana BOK tahun 2021 semester II yang tidak sempat tersalurkan sampai pada akhir tahun 2021 sejumlah : Rp 14.981.061.000 (50 persen dari pagu DAK Non Fisik sebesar Rp. 29,962.122.000). Pada kesempatan itu, Penjabat Bupati memohon Kebijaksanaan Bapak Menteri agar sisa dana tersebut dapat disalurkan di tahun 2022 mengingat kegiatan pada puskesmas sudah dilaksanakan, sehingga menjadi tanggung jawab daerah.

Penjabat Bupati juga memohon dukungan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran insentif Covid 19 untuk Nakes yang menangani pasien Covid dari sumber dana APBN, yang selama ini dibebankan pada APBD Kabupaten.

Khusus menyangkut menu DAK Non Fisik, Penjabat Bupati mengharapkan ditambahkan menu untuk Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Stunting dan Ibu Hamil, mengingat terbatasnya alokasi Dana Desa untuk PMTS. Untuk diketahui bersama, sejak Pandemi Covid 19, Dana Desa digunakan untuk BLT dan penanganan Covid 19 sehingga desa kesulitan mengalokasikan anggaran untuk PMT.

Doris Rihi berharap pertemuan dengan Menkes Budi Sadikin ini dapat membawa hasil yang memuaskan sehingga persoalan-persoalan mendasar tentang pelayanan kesehatan di Flores Timur sedikit demi sedikit dapat teratasi.

Berita Flores Timur lainnya