Protes Tariif Taman Nasional Komodo;24 Asosiasi Pariwisata di Labuan Bajo Mogok Sebulan

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Gecio Viana

TRIBUNFLORES.COM,LABUAN BAJO-Sejumlah 24 asosiasi dan individu pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, menyatakan sikapnya melakukan mogok selama satu bulan memprotes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK)

Aksi mogok akan dilakukan mulai Senin,1 Agustus 2022 hingga 30 Agustus 2022 itu menolak keras penetapan biaya ke TNK yakni Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan di sekitarnya menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.

Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) itu akan diterapkan pada 1 Agustus 2022 mendatang. 

"Agenda mogok besok telah kami bahas bersama 24 asosiasi yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Kami telah sepakat bersama, maka kami akan melakukan mogok massal untuk pelayanan pariwisata," kata Juru Bicara Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo, John Daniel, Minggu 31 Juli 2022..

Baca juga: Pengajar Sosiologi Fisip Undana,Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasiional Komodo Terlampau Elitis

Mogok massal, lanjut John, merupakan protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap pengusaha atau pelaku pariwisata lokal.

"Aksi kami adalah aksi mogok, jadi pelayanan pariwisata ditiadakan, kami sebagai pelaku pariwisata hanya berdiam diri di rumah, jadi untuk bookingan tamu, mobil atau kapal itu dihentikan, jadi kami tidak melayani yang namanya servis atau jasa dalam bentuk apapun," jelasnya. 

Menurut John, wacana penetapan tarif masuk TNK hingga akan diberlakukan sangat berdampak kepada pariwisata Labuan Bajo. Banyak wisatawan telah membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo. 

"Sejak wacana ini sudah beredar baik di media massa, elektronik, maupun media sosial sudah sangat berdampak sekali sudah banyak tour agent yang membatalkan tamu. Hari ini juga, ada sebagian tamu di Bandara Komodo yang pulang ke negaranya, jadi kami memberitahukan untuk sementara di Labuan Bajo tidak ada aktivitas, karena pelaku pariwisata melakukan pemogokan, ini bagian dari protes kenaikan tiket," katanya.

Baca juga: Peluncuran Aplikasi INISA Ditentang Pelaku Pariwisata Labuan Bajo, PT Flobamora Monopoli Pariwisata

Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela mengatakan, puluhan asosiasi pariwisata telah sepakat melakukan aksi mogok sesuai nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama. 

"Mogok seluruhnya, kapal, hotel, restoran, kapal, angkutan wisata, guide mogok. Tidak Ada yang beraktivitas. Yang kami mau, pemerintah harus adil bisnis pariwisata adalah bisnis jasa, ketika tidak diberikan jaminan kepastian informasi, maka tamu akan cancel semua kalau tamu cancel kami Menderita kerugian, kelaparan karena tamu tidak akan datang karena ketidakpastian informasi itu," katanya. 

Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dicabut dan pemerintah kembali memberlakukan tarif lama untuk masuk ke kawasan TNK. 

"Kami menuntut keadilan kepada pemerintah, kapan dia mengeluarkan statement untuk membatalkan Tiket itu. Sehingga, stabilitas pasar pariwisata ada kepastian. Tidak perlu embel-embel, tinggal katakan pembatalan," katanya.

Baca juga: Festival Golokoe; Pariwisata Labuan Bajo Berakar dari Kultur dan Spiritual Manggarai Raya

Menurutnya, pelaku pariwisata harus diberikan kepastian terkait penetapan tarif, sehingga tidak merugikan wisatawan dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo. 

"Kekecewaan (wisatawan) itu jangan ke kami, kecewa kepada pemerintah sebagai sumber kegaduhan , yang menciptakan ketidakadilan bukan Pelaku pariwisata atau masyarakat, tapi pemerintah. Silahkan tumpah ruah kekecewaan itu kepada pemerintah," katanya. 

Sebelumya, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan, pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan yang hendak berlibur ke Labuan Bajo. 

"Manggarai Barat ramah, aman dan nyaman untuk dikunjungi dan kami menjamin kemanan seluruh wisatawan yang menginap hotel maupun yang berlayar ke obyek wisata termasuk menjamin kemananan di lokasi obyek wisata," katanya dalam konferensi pers usai rapat forkompimda Manggarai Barat, Sabtu 30 Juli 2022.

Baca juga: BEAUTIFUL FLORES : Pesona Gua Rangko Labuan Bajo

Bupati yang akrab disapa Edi Endi itu menjelaskan, pernyataan tersebut menyikapi dinamika yang berkembang selama dua hari terakhir yang berpotensi menimbulkan situasi ketidakpastian dengan adanya informasi dan pernyataan dari pihak tertentu baik melalui media elektronik maupun media sosial lainnya. 

Menurutnya, penyampaian aspirasi oleh seluruh warga negara Indonesia merupakan hal yang dijamin oleh undang-undang, namun harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga, pemerintah akan mengambil tindakan tegas bila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran hukum, seperti rencana anarkis dan pemboikotan fasilitas untuk kepentingan umum. 

"Kami akan melakukan tindakan tegas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melangar hukum (baik rencana anarkis, boikot untuk kepentingan umum) apalagi melakukan tindakan hukum yang nyata. Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan sebagai wujud kehadiran pemerintah demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan kepentingan umum demi Manggarai Barat yang kita cintai ini," katanya.

Baca juga: BNSP Lakukan Sertifikasi SDM Pariwisata di Labuan Bajo 

Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat (Kapolres Mabar) AKBP Felli Hermanto, memastikan situasi keamanan di Labuan Bajo tetap terjaga bagi semua wisatawan yang akan berkunjung maupun masyarakat yang beraktivitas, Minggu 31 Juli 2022.

Pernyataan Kapolres Mabar tersebut tidak terlepas dari adanya rencana aksi boikot semua jenis pelayanan wisata yang akan dilakukan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo terhitung tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2022.

Kapolres Mabar mengatakan, Polri akan selalu berada di garda terdepan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dinamis, kepada semua masyarakat yang ada di Labuan Bajo

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak  ada yang coba-coba untuk mengintimidasi maupun mengintervensi Kamtibmas di Manggarai Barat. Untuk itu, tidak ada toleransi bagi para pelaku gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Mabar," katanya dalam keterangan yang diterima TribunFlores.com.

Baca juga: Tiga Manfaat Kapal Wisata di Labuan Bajo Wajib Daftar

Kapolres Mabar juga meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mabar untuk tetap tenang dalam melaksanakan aktivitas. 

“Jika ada kelompok ataupun oknum yang dengan sengaja atau tidak untuk melakukan intimidasi yang menimbulkan gangguan kamtibmas, agar segera melaporkan ke Call Center 110 Polres Manggarai Barat," pintanya. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, saat melakukan jumpa pers Sabtu 30 Juli 2022 malam. 

Bupati yang akrab disapa Edi Endi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) menghormati dan menjamin kebebasan berpendapat di muka umum yang disampaikan oleh masyarakat.

Baca juga: Kapal Pesiar di Labuan Bajo Ditertibkan dan Wajib Gunakan Produk UMKM NTT

Namun Bupati Edi Endi menyampaikan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap segala jenis tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada. 

“Kami akan melakukan tindakan tegas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar hukum baik rencana anarkis, boikot untuk kepentingan umum apalagi melakukan tindakan hukum yang nyata,” ujar Bupati Edi Endi. 

Bupati Edi Endi memastikan, Labuan Bajo aman untuk dikunjungi dan menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan saat berwisata di Labuan Bajo.

“Manggarai Barat ramah, aman dan nyaman untuk dikunjungi dan kami menjamin keamanan seluruh wisatawan, masyarakat yang berada di Labuan Bajo dan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, menginap di hotel maupun yang berlayar di objek wisata termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata,” katanya.

Berita Manggarai Barat lainnya