Founder Formappi Sebastianus Salang Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Sebastianus Salang, founder Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), mendesak pemerintah pusat membatalkan kebijakan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Padar di Labuan Bajo, Kabupaten Menggarai Barat, Selasa 2 Agustus 2022.

Sebastinus menerangkan aksi mogok yang dilakukan oleh assosiasi dan pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo adalah tamparan keras bagi wajah pemerintah pusat dan daerah.

"Pelaku pariwisata mogok total dalam pelayanan bagi wisatawan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Padar. Hal itu merupakan tamparan keras bagi wajah pemerintah pusat dan daerah khususnya provinsi yang melahirkan kebijakan," ujar Sebastianus.

Ia mengatakan, penolakan secara besar-besaran tersebut merupakan gambaran tentang kebijakan yang cacat proses serta gagal mendeteksi aspirasi dan harapan masyarakat.

Baca juga: 40 Pendemo Harga Tiket ke Taman Komodo Wajib Lapor, Wisawatan Sebut Kondisi di Labuan Bajo Miris

"Gambaran bahwa kebijakan tersebut cacat proses dan gagal mendeteksi aspirasi masyarakat. Potret kebijakan yang dipaksakan, top down, sempit, demi angan-angan keuntungan besar yang ditempuh melalui jalan pintas," tandas politisi Golkar ini.

Menurut dia, Kebijakan yang baik akan diterima semua stakeholders dan masyarakat. Namun jika kebijakan buruk dan berkesan dipaksakan, pasti ditolak bahkan dilawan.

"Kalau kebijakan buruk pasti ditolak bahkan dilawan. Itulah yang terjadi di Labuan Bajo. Pemerintah harus menyadari itu," ucap Sebastianus.

Kebijakan kenaikan tarif, lanjut dia, telah menimbulkan efek buruk bagi pelayanan pariwisata lantaran banyak yang menunda bahkan membatalkan perjalanan.

"Image pariwisata premium jadi rusak dan buruk. Bukan mustahil dampak jangka panjang menjadi jelek. Minat wisatawan berkurang dan beralih ke daerah lain bahkan negara lain," tegasnya lagi.

Karena itu, pemerimtah pusat diharapkan mendengar jeritan masyarakat yang menolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang menurutnya sangat berdampak pada produktifitas ekonomi masyarakat.

Baca juga: Tersangka Pendemo Tiket Taman Komodo Berinisial RTD, Kini Ditahan di Sel Polres Manggarai Barat

"Pemerintah Pusat harus memasang telinga dan hatinya untuk mendengarkan suara masyarakat. Apalagi jika alasan kebijakan ini hanya fantasi perhitungan yang bombastis dengan iming-iming penerimaan triliunan rupiah," harapnya.

Dia menegaskan, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memaksakan kebijakan tarif ini utk dilanjutkan. Apalagi jika menggunakan pendekatan keamanan, tidak akan memperbaiki situasi, justru akan semakin buruk dan mencoreng wajah wisata premium.

Menurutnya, secara faktual kebijakan ini telah kehilangan legitimasi dan public trust. Karena telah melahirkan konflik dan kegaduhan. Karena itu kebijakan tersebut telah gagal dan sebaiknya segera dibatalkan atau dicabut kembali.

Dia menegaskan pemerintah Pusat harus melihat fakta perlawanan ini dengan cermat dan tak perlu malu untuk menarik kembali. Apa yang terjadi saat ini adalah pelajaran penting dalam proses pembuatan kebijakan yang baik kedepannya.

Berita Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo