Berita NTT

Ombudsman NTT Minta Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Lakukan Pengawasan di NTT

Tarif Peti Kemas Tenau Kupang hingga kini masih hanya dibahas. Ombudsman NTT masih menunggu pergub terkait biaya peti kemas di NTT.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM / HO-OMBUDSMAN NTT
RAPAT VIRTUAL - Rapat virtual oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Kantor Wilayah IV meliputi Jawa Timur, Bali NTB dan NTT dalam diskusi khusus dengan tema Tarif Peti Kemas Pelabuhan Tenau-Kupang, Selasa 2 Agustus 2022. 

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton diundang rapat virtual oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Kantor Wilayah IV meliputi Jawa Timur, Bali NTB dan NTT dalam diskusi khusus dengan tema Tarif Peti Kemas Pelabuhan Tenau-Kupang.

Hadir dalam rapat ini, KPPU Jawa Timur dan Jakarta.

"Saya menyambut gembira inisiatif KPPU menggelar diskusi ini sebab persoalan tarif peti kemas di pelabuhan Tenau yang sempat mencuat tahun lalu rupanya menjadi perhatian KPPU. Pada kesempatan tersebut saya menyampaikan bahwa sebagai pengawas pelayanan publik, tahun 2021 lalu kami beberapa kali menerima komplain pengguna jasa pelabuhan terkait mahalnya biaya pengiriman barang dari pelabuhan Tenau ke gudang,"ujarnya.

Ia menerangkan intinya, pengguna jasa mengeluhkan bahwa biaya peti kemas dari Surabaya ke pelabuhan Tenau Kupang dan pelabuhan lain di NTT hampir sama dengan ongkos angkut dari pelabuhan ke gudang dalam kota.

Baca juga: 24 Parpol Melapor di Kesbangpol Sikka, Hanya 16 Parpol Ikut Sosialiasi PKPU Nomor 4

 

Data tahun lalu menunjukan peti kemas 20 feet yang mengangkut barang 20 ton dengan jarak tempuh 10 km bertarif Rp 4 juta. Mungkin saja ada yang lebih murah atau lebih mahal dari angka itu. Sementara di Pulau Jawa dan Sulawesi biayanya jauh lebih murah.

Semarang-Jogyakarta dengan jarak tempuh 116 km, lama waktu perjalanan 5 jam 37 menit, bertarif hanya Rp 2.450 juta. Semarang-Cirebon dengan jarak tempuh 238 km dengan lama waktu perjalanan 8 jam 26 menit bertarif Rp 3,8 juta.

Salah satu dampaknya, terjadi disparitas harga barang yang tinggi antara wilayah barat dan timur sehingga subsidi tol laut oleh pemerintah melalui APBN setiap tahun seolah tidak terasa menekan margin disparitas harga tersebut. Harga telur ayam dan sembako tetap tinggi.

"Lantas, dimana soalnya sehingga disparitas harga tersebut tidak mampu ditekan? Apakah karena alasan klasik yang biasa terlontar yaitu soal supply and demand atau ada soal lain yang terjadi di sana? Persoalan pola distribusi logistik, tarif/cost logistik dari pelabuhan ke gudang, pembatasan distributor barang dengan alasan tertentu, kapasitas pelabuhan peti kemas dll adalah beberapa hal yang mesti diurai bersama seluruh stakeholders di daerah ini guna membantu masyarakat kecil dari ‘permainan’ harga barang yang bisa dilakukan sesuka hati dan kapan saja oleh segelintir orang,"ujar dia.

Ia mengatakan terkait soal ini, sebelumnya pada beberapa waktu lalu, tim kami menghadiri undangan rapat bersama Dinas Perhubungan Provinsi dan seluruh stakeholder terkait transportasi di ruang rapat Dinas Perhubungan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved