Otoritas Labuan Bajo Jamin Keamanan Wisatawan Selama Aksi Mogok Terkait Tiket Taman Nasional Komodo

Demostrasi oleh asosiasi dan pelaku pariwisata pada Senin 1 Agustus 2022 , berupa aksi mogok memang sempat membuat layanan Paris di Labuan Bajo terhambat.

Menurut Martinus pasca demo tersebut, aktivitas layanan pariwisata, lalu lintas travel wisata sudah kembali normal, begitu denga mobilisasi para wisatawan dari Bandara ke hotel dan penginapan.

Martinus pun mengajak semua komponen masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga situasi di Labuan Bajo agar tetap aman.

"Mari kita bersama - sama bertanggung jawab untuk menjaga agar Labuan Bajo tetap aman, ramah, dalam rangkaian menjemput wisawatan yang berkunjung ke Labuan Bajo," kata Martinus.

Menurutnya, Labuan Bajo menjadi, beberapa tahun terakhir ini menjadi perhatian serius pemerintah bahkan hingga pemerintah pusat untuk pengembangan yang luar biasa dari berbagai aspek termasuk infrastruktur.

"Saya secara pribadi juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas perhatian yang serius kepada Labuan Bajo dalam pengembangan fasilitas dan infrastruktur di Labuan Bajo," ungkapnya.

Sementara itu, terkait harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar yang naiknya menjadi Rp 3,75 juta, Martinus mendorong agar pemerintah lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Baca juga: Tawaran Solusi Ormas PATRIA Terkait Konservasi Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo Manggarai Barat

Tiket Masuk Komodo

Sebelumnya, Kontrovesi terkait kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat terus menjadi perbincangan.

DPRD Manggarai Barat secara kelembagaan telah menampung semua aspirasi kelompok masyarakat termasuk pelaku pariwisata di daerah itu.

Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar ketika dihubungi TRIBUNFLORES.COM di Labuan Bajo, Rabu, 3 Agustus 2022 malam menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Namun pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Manggarai Barat.

“Pada prinsipnya kami sudah mendengar aspirasi semua pihak di Labuan Bajo. Kami secara kelembagaan berkoordinasi dengan pemerintah. Perlu kami sampaikan kewenangan tentang peneta-pan tiket masuk ke Pulau Komodo ada di pihak pemerintah pusat dan provinsi,” papar Martinus.

Ia menegaskan, pihaknya tidak memilikki kewenangan soal penetapan tiket masuk ke Komodo. Maka itu, pihaknya meminta semua elemen mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di daerah ini.

“Beberapa hari ini ada yang datang DPRD lalu sampaikan aspirasi terkait kenaikkan tiket masuk Pulau Komodo. Kami sudah terima dan akan sampaikan kepada pemerintah,” ujarnya.