Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda, Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo Minta Diskusi dan Dialog

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Pelaku pariwisata sekaligus aktivis sosial di Labuan Bajo, Marta Muslin angkat bicara terkait kebijakan tersebut.

Menurut Marta Muslin yang juga Koordinator Nasional Indonesian Waste Platform (IWP), penundaan penetapan tarif masuk TNK tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk memperkaya kajian, sebelum menetapkan kebijakan.

"Penundaan ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkaya kajian Pemprov NTT dengan lebih sering melakukan public dialogue (dialog publik)," katanya.

Dengan adanya dialog publik, lanjut Marta Muslin, keputusan yang didapat merupakan keputusan bersama semua pihak yang terkait.

"Sehingga kebijakan yang diambil pada saat memberlakuan harga baru ke depan adalah keputusan bersama para stakeholder. Karena, para pelaku wisata sebenarnya adalah orang yang sangat concern dengan keberlanjutan, yang mana konservasi adalah satu bagian di dalamnya. Planet people profit. Hal ini juga penting agar semua pihak memiliki rasa memiliki terhdapat kebijakan itu, apalagi setelah belajar dari apa yang terjadi kemaren," jelasnya.

Menurutnya, kenaikan tarif perlu dilakukan dengan kajian yang komprehensif, demokratis dan melibatkan seluruh stakeholder.

Dengan demikian, kebijakan yang lahir merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan konservasi kawasan TNK maupun hal lainnya.

"Bahwa harga ticket harus naik, ya haruslah, biaya patroli dll juga naik kan? tapi dengan proses yang proper," tegasnya.

Baca juga: Arahan Presiden RI, Pemprov NTT Tunda Tarif Taman Nasional Komodo Sampai Desember 2022

Solusi Terbaik

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Blasius Janu mengatakan, kebijakan tersebut merupakan solusi terbaik.

"Kebijakan yang ada ini adalah solusi terbaik. Kalau saya bukan penundaan, tapi tidak boleh ada. Kalaupun ada ke depan, rencana mau menaikan semua stakeholder, bukan stakeholder di Kupang," kata Blasius Janu yang juga Komisi 3 DRPD Manggarai Barat dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Manggarai Barat, Senin siang.

Menurut Blasius, musyawarah mencapai mufakat sangat penting, terlebih penetapan tarif tersebut mendapatkan gelombang protes yang tinggi dari masyarakat.