Pemprov NTT Tunda Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo, Lucius Modo: Sudah Mendengar Aspirasi Warga

Kepada TribunFlores.Com di Labuan Bajo, Senin, 8 Agustus 2022 pagi, Martinus menegaskan, penundaan ini harus disikapi oleh pemerintah dengan mengajak semua pihak duduk bersama dan memberikan sosialisasi yang lebih baik.

“Penundaan ini harus disikapi oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada warga dan pelaku pariwisata biar semua tahu. Mari kita sama-sama ke depan ini jaga pariwisata di Labuan Bajo agar nyaman bagi wisatawan,” papar Martinus.

Sebelumnya, Pemprov NTT menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Baca juga: Tunda Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo, Ketua DPRD Manggarai Barat Minta Sosialisasi Diperkuat

Perkaya Kajian Pemprov NTT

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Pelaku pariwisata sekaligus aktivis sosial di Labuan Bajo, Marta Muslin angkat bicara terkait kebijakan tersebut.

Menurut Marta Muslin yang juga Koordinator Nasional Indonesian Waste Platform (IWP), penundaan penetapan tarif masuk TNK tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk memperkaya kajian, sebelum menetapkan kebijakan.

"Penundaan ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkaya kajian Pemprov NTT dengan lebih sering melakukan public dialogue (dialog publik)," katanya.

Dengan adanya dialog publik, lanjut Marta Muslin, keputusan yang didapat merupakan keputusan bersama semua pihak yang terkait.

"Sehingga kebijakan yang diambil pada saat memberlakuan harga baru ke depan adalah keputusan bersama para stakeholder. Karena, para pelaku wisata sebenarnya adalah orang yang sangat concern dengan keberlanjutan, yang mana konservasi adalah satu bagian di dalamnya. Planet people profit. Hal ini juga penting agar semua pihak memiliki rasa memiliki terhdapat kebijakan itu, apalagi setelah belajar dari apa yang terjadi kemaren," jelasnya.

Menurutnya, kenaikan tarif perlu dilakukan dengan kajian yang komprehensif, demokratis dan melibatkan seluruh stakeholder.

Dengan demikian, kebijakan yang lahir merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan konservasi kawasan TNK maupun hal lainnya.

"Bahwa harga ticket harus naik, ya haruslah, biaya patroli dll juga naik kan? tapi dengan proses yang proper," tegasnya.

Baca juga: Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, Anggota DPRD Manggarai Barat Sebut Solusi Terbaik