Berita NTT

Ombudsman NTT Ikut Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi NTT

Dinas Pendidikan Provinsi NTT adalah salah satu dinas di lingkup Setda Provinsi NTT dengan sumber daya terbesar.

TRIBUNFLORES.COM / HO-OMBUDSMAN NTT
SOSIALISASI - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton dan tim menghadiri undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dalam rangka sosialisasi budaya pelayanan prima bertempat di aula Dinas Pendidikan, Selasa 23 Agustus 2022. 

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton dan tim menghadiri undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dalam rangka sosialisasi budaya pelayanan prima bertempat di aula Dinas Pendidikan, Selasa 23 Agustus 2022.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Linus Lusi, para pejabat struktural dan seluruh staf.

Dinas Pendidikan Provinsi NTT adalah salah satu dinas di lingkup Setda Provinsi NTT dengan sumber daya terbesar.

Dinas ini mengurus lebih dari 8000 PNS dan 27.000 guru yang tersebar di seluruh NTT dengan anggaran sebesar Rp.1,7 triliun yang terdiri dari dana BOS dan DAK serta operasional lainnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Arahan Terkait Pencegahan Cacar Monyet di Tanah Air

 

"Kepada seluruh peserta kegiatan saya menyampaikan bahwa sering kali pelayanan instansi pemerintah dikeluhkan masyarakat karena tidak memenuhi harapan dan kepuasan,"ujar Darius dikutip dari siaran pers yang diterima TRIBUNFLORES.COM Rabu 24 Agustus 2022.

"Apakah harapan dan ketidakpuasan masyarakat tersebut selalu benar? Jawabannya bisa benar bisa juga tidak. Karena itu diperlukan standar pelayanan sebagai ukuran baik buruknya kualitas layanan di seluruh instansi pemerintah,"sambung Darius.

Darius menyebutkan standar layanan menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang berkualitas juga merupakan satu bagian dari reformasi birokrasi.

Ia mengatakan salah satu sub aksi pada sektor reformasi birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas (ZI).

Baca juga: Cerita Pelajar di Borong, Lukis Wajah Bupati Manggarai Timur hingga Gubernur NTT Viktor Laiskodat

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor: 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menyebutkan 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved