Berita Flores Timur

Pemda Flores Timur Tak Hadiri Paripurna Penetapan APBD Bikin Berang DPRD

Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim surat kepada pimpinan DPRD Flores Timur meminta penundaaan sidang paripurna penetapan APBD tahun 2023.

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/PAULUS KEBELEN
Rapat paripurna XVII DPRD Kabupaten Flores TImur membahas penetapan APBD 2023 di Balai Gelekat Lewotanah, Selasa 29 November 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kebelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Kalangan DPRD Flores Timur meluapkan kekecewaan ketidakhadiran pemerintah daerah dalam sidang Paripurna XVII membahas penetapan APBD 2023 di Balai Gelekat Lewotanah, Selasa 29 November 2022.

Paripurna XVII dipimpin Wakil Ketua DPRD Flotim, Yosef Paron Kabon didampingi Ketua DPRD Flotim, Robertus Rebon Kereta dan Wakil II, Matias Werong Enay.

Agenda sidang yang disebut berada di ujung tanduk itu membahas isi surat Penjabat Bupati melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah yang meminta penundaan dengan dalih dua lembaga belum ada kesepakatan saat pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023.

Mendengar isi surat itu, kalangan DPRD membantah dengan tegas. Menurut Wakil DPRD II, Mateus Werong Enay, surat pendundaan yang diajukan dinilai kurang masuk akal karena pembahasan sebelumnya sudah disepakati bersama.

Baca juga: Ratusan Orang Ikut Seleksi Calon PPK dan PPS, KPU Flores Timur Siap Gelar Ujian

Pihaknya bersikeras melanjutkan sidang Paripurna XVII seperti undangan yang sudah dialamatkan kepada pemerintah yaitu tanggal 29 November 2022 pukul 14.00 Wita.

Hingga pukul 15.00 Wita, meja sidang ditempati pejabat pemerintah masih kosong. Anggota DPRD yang sudah menempati tempat duduk tampak kecewa dan berang. Anggota dewan Philipus Sanga Gole yang menyebut Penjabat Bupati Flores Timur sedang menguji nyali kalangan DPRD.

"Ini trik penjabat bupati lagi sedang menguji nyali kita," tandas Phipipus Sanga Gole.

Anggota DPRD Fraksi Partai PDIP ini berpendapat bahwa proses pembahasan APBD 2023 sudah tuntas ditandai dengan pengetukan palu. Mencermati surat balasan, sebutnya, Pemda Flotim tidak menghargai DPRD sebagai representasi seluruh masyarakat.

Baca juga: Cegah Penimbunan Minyak Tanah di Flores Timur, Petugas akan Segera Sidak

"Pendapat saya pimpinan, proses pembahasan APBD 2023 ini sudah tuntas. Mulai dari KUA-PPAS pengajuan pemerintah melalui TAPD, kita sudah bahas tuntas," katanya.

Anggota DPRD Fraksi Parfai PAN, Rofinus Baga Kabelen, mempertanyakan 'kesaktian' Palu Sidang Paripurna sehingga pemerintah membantah belum ada kesepakatan selama proses pembahasan hingga klimaks penetapan APBD 2023.

"Saya kemudian berpikir, apakah palu sidang itu hanya memenuhi syarat formil. Dinamika persidangan semuanya sudah jelas. Kemudian tentang keberadaan TAPD di pembahasan juga sudah jelas, maka saya tidak perlu menguraikannya lagi. Maka kemudian menjadi pertanyaan buat saya adalah, kesepakatan mana yang dimaksud pemerintah bahwa belum ada kesepakatan ?," ungkapnya

Wakil Ketua DPRD Flotim, Yosep Paron Kabon menegaskan palu yang diketuk memiliki dua makna yaitu formal dan substantif. Dia juga mengaku seluruh tahapan pengajuan dan pembahasan APBD 2023 sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Baca juga: Stok Minyak Tanah di Flores Timur Tambah 100 Ribu Liter

Politisi Fraksi Partai PKB menolak permohonan penundaan Paripurna melalui surat resmi Pemda Flores Tumur.

Halaman
12

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved