Kanwil DJP Nusra Ajak Wartawan Pelopori Pemadanan NIK Menjadi Laporan NPWP

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM,KUPANG-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) NTT bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang mengajak wajib pajak (WP) melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga dapat digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Syamsinar  menyampaikan hal itu secara virtual dalam media gathering, Kamis 19 Januari 2023. Syamsinar  menambahkan hingga hari Rabu, 18 Januari 2023 di wilayah Nusa Tenggara yang meliputi Provinsi NTT dan NTB telah ada 208.490 NPWP yang berstatus valid atau sekitar 30,72 persen dari target sebesar 678.758.

“Rekan-rekan media juga merupakan wajib pajak sehingga bisa menjadi pelopor bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Penggunaan NIK sebagai NPWP memudahkan Wajib Pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan. Jangan sampai nanti NPWP kawan pajak tidak bisa digunakan saat akan diperlukan,” ujar Syamsinar.

Bimbingan teknis pemadanan NIK menjadi NPWP kemudian dibawakan oleh Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Kupang, Jupiter Heidelberg Siburian. Jupiter menjelaskan tujuan pemadanan NIK menjadi NPWP dilakukan agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Baca juga: Keluarga Peran Utama Kesembuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Selain itu pemadanan NIK menjadi NPWP juga bertujuan memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak. Pemadanan NIK menjadi NPWP dilakukan untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal.

“NPWP format lama masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023. Mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru digunakan untuk seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP,” jelas Jupiter. 

Wajib Pajak dapat memadankan datanya secara mandiri melalui laman djponline.pajak.go.id dengan memilih menu profil dan apabila Wajib Pajak sudah yakin dengan data yang ada pada laman profilnya, maka dapat klik tombol validasi.

Acara dilanjutkan dengan pemadanan NIK secara langsung dengan sukarelawan yang berasal dari salah satu peserta.

Baca juga: Tidak Pakai Helm Ditegur Polisi, Oknum Pemuda di Kupang Ludahi Polisi

“Apabila terdapat kendala jangan khawatir, Wajib Pajak bisa datang ke kami dengan terlebih dahulu membuat janji temu melalui kunjung.pajak.go.id untuk kami asistensi pemadanan NIK menjadi NPWP secara langsung,” ucap Jupiter.

Peserta sangat antusias bertanya seputar materi pemadanan NIK menjadi NPWP, hal ini dapat dilihat dari antusiasme peserta untuk bertanya. “Kegiatan seperti ini baik dilakukan sebagai  sarana informasi kepada masyarakat yang belum memadankan NIK menjadi NPWP untuk dapat segera melakukannya,” ujar salah satu peserta.

Kegiatan Media Gathering juga diisi dengan penyampaian informasi kinerja penerimaan pajak tahun 2022 di wilayah Kanwil DJP Nusa Tenggara dan KPP Pratama Kupang. 

“Target penerimaan pajak untuk wilayah Provinsi NTT Rp Rp 2.143,85 miliar. Sampai akhir tahun 2022, Kanwil DJP Nusa Tenggara berhasil merealisasikan sebesar Rp 2.932,79 miliar atau 136,80 persen dari target dengan pertumbuhan positif sebesar 11,98 persen,” jelas Syamsinar.

Baca juga: Kronologi Pemuda di NTT Ludahi Polisi yang Sedang Atur Lalu Lintas

Kinerja penerimaan yang positif juga dicapai oleh KPP Pratama Kupang. Dari target penerimaan Rp1.069,70 miliar terealisasi Rp1.463,07 miliar atau 136,77 persen.

 “Kinerja penerimaan yang positif di tahun 2022 ditopang oleh beberapa hal, antara lain dampak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen, kenaikan realisasi penyerapan APBN/APBD, serta kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP,” tutur Kepala KPP Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi.