Imigrasi Maumere Laksanakan Evaluasi Monev RB dan SPBE

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur yang di pimpin oleh Marciana Dominika Jone, melaksanakan Kegiatan Evaluasi Monev RB dan SPBE di ruangan Multi–guna Imigrasi Maumere pada  8 Maret 2023.

Kepala Kantor Imigrasi Maumere, Eko Julianto Rachmad, kepada TRIBUNFLORES.COM pada 8 Maret 2023 menyampaikan, kegiatan ini salah satu bentuk upaya pencapaian komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas pada semua satuan kerjanya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi guna melaksanakan penguatan kinerja jajaran.

Kunjungan tim Kanwil yang diketuai Kepala Bagian Program dan Humas, Mariana Manuhutu, diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Maumere, Eko Julianto Rachmad dan staf. Dalam kesempatannya, Kakanim Eko menyambut baik kedatangan tim kanwil terkait monitoring dan evaluasi terkait pembangunan zona integritas dan juga pelaksanaan SPBE.

"Kami semua disini kiranya saat ini sudah banyak melakukan pekerjaan berdasarkan aplikasi, kemudian dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang selama ini kita gelorakan dan gaungkan sudah menunjukan progres untuk kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas di dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat maupun internal,” ujarnya.

Baca juga: Tim Imigrasi Maumere Lakukan Langkah Ini Saat Kapal MV.LE LAPEROUSE Datang ke Maumere

Dalam kesempatan yang sama, Mariana menyampaikan progres pembangunan zona integritas pada Kanim Maumere di tahun 2022 penguploadannya sudah mencapai 100 persen dan diharpakan untuk data dukung B03 di tahun 2023 ini sudah dipersiapkan untuk dilakukan penguploadan pada saatnya nanti di akhir bulan maret.

“Hendaknya dilakukan pemetaan kerja secara teratur dan berurutan sehingga semua prosedur dalam pemenuhan data dukung dapat terlaksana dengan baik,” Ujarnya.

Mariana juga menjelaskan bahwa Lembar Kerja Evaluasi daripada Pembangunan Zona Integritas tidak berubah dari tahun sebelumnya, kecuali untuk Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi yang penjabaranya paling banyak ada pada SPBE.

Terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Mariana menyebutkan dasar hukum dari SPBE Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dimana memiliki 7 Domain yang terdiri dari SOP, Keamanan, Risiko SPBE, Infrastruktur Teknologi Informasi, Aplikasi, SDM TI, Manajemen Perubahan.

“Bekerja dengan hati dan ikhlas serta penuh tanggung jawab jangan menjadikan pemenuhan data dukung menjadi beban tambahan dalam bekerja dan juga jangan pernah bosan melihat kembali data dukung yang diminta dari LKE,” ujar Mariana menutup kegiatan pendampingan dan monitoring pada kanim maumere.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News