KOPROV NTT Minta TPP Perbaiki Pola Pendampingan Masyarakat Desa di Manggarai

“Kami ada karena Dana Desa. Kami satu paket dengan Dana Desa. Kalau tidak ada dana desa, kami juga tidak ada. Camat, Kadis, Bupati tetap ada dari dulu tanpa Dana Desa,” pungkas Alamsyah mengilustrasikan keberadaan TPP di Desa.

Penegasan tersebut mengingatkan sekaligus meneguhkan satu peran sentral TPP di tiap wilayah dampingan. Peran untuk mengontrol dan mengoreksi.

Hasil dari kontrol dan koreksi inilah, tambah Adri, di antaranya dapat menghasilkan rekomendasi ada tidaknya indikasi penyelewengan atas DD dimaksud.

Selanjutnya, Adri Odo, Alamsyah dan Goris Mantur secara bergantian mengevaluasi dan menyampaikan pengarahan terhadap PD dan PLD terutama menyangkut laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 lalu dan data Perencanaan Desa Tahun Anggaran 2023.

“Kunci dari berbagai jenis laporan ini ialah pada dokumen perencanaan desa mulai dari RPJMDes sampai APBDes. Setelah ditetapkan dan disahkan, salinan APBDes tersebut wajib teman-teman miliki. Dokumen ini menjadi acuan baik pada saat Musdes Pra-Pelaksanaan pembangunan maupun saat pelaksanaan pembangunan desa itu berlangsung. Pantau, sesuaikan dan kawal terus pelaksanaan pembangunan sampai dengan realisasi akhirnya. Kalau prosesnya benar(perencanaan), hasilnya juga pasti benar,” jelas Alamsyah.

“Diminta keseriusan teman-teman untuk menuntaskan penginputan data APBDes 2023 pada aplikasi monev DD. Perhatikan juga ketentuan-ketentuan terkait penginputan tersebut. PIC Data Kecamatan, PD dan PLD harus saling berkoordinasi, bekerja bersama sehingga data perencanaan kita segera tuntas”ungkap Goris.

Menghadapi Tahun Anggaran 2023 yang sedang berlangsung ini, Adri menegaskan beberapa poin sesuai prioritas penggunaan Dana Desa T.A. 2023 antara lain mengenai pengisian data IDM dan pemukhtahiran SDGs Desa; evaluasi, rehabilitasi dan revitalisasi BUMDes untuk program registrasi dan pemeringkatan BUMDes; dan monitoring data faktual dan proses penyaluran KPM BLT DD.

Ia meminta seluruh TPP di tiap Kecamatan dan Desa untuk menginformasikan laporan dengan lengkap dan akurat khususnya data penerima BLT berikut jika ada perubahan atas data itu.

Satu komando mengawal Desa progresif lewat koordinasi, konsultasi dan konsolidasi merupakan catatan implisit pasca Rakor yang membekali seluruh TPP Se-Kabupaten Manggarai untuk dikumandangkan ke tempat tugas masing-masing.

Demikian siaran pers yang diterima TRIBUNFLORES.COM dari Sorat Thomas, Selasa 18 April 2023.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News