PGRI Flores Timur Dengarkan Curahan Hati Guru Honorer pada Momen Hari Buruh Sedunia

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur menggelar diskusi tentang nasib guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia, Senin 1 Mei 2023.

Dialog Interkatif secara daring dengan topik 'Tuntaskan 1 Juta Guru PPPK' diikuti 25 guru yang bertugas di berbagai daerah dalam wilayah NTT. Diskusi semakin serius diawali dengan memaparkan hasil rilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Berdasarkan data yang dihimpun PGRI Flores Timur, kebutuhan guru PPPK sebanyak 1.002.616 orang. Dari jumlah tersebut, total guru honorer yang telah diangkat menjadi ASN PPPK sebanyak 544.180 orang.

Sementara untuk tahun 2023, akan dibuka kesempatan bagi 601.286 guru seantero Indonesia.

Baca juga: Hari Buruh, Presiden Jokowi Sebut Roda Perekonomian Tetap Tumbuh

Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, mengatakan PGRI secara organisasi mulai dari daerah hingga pusat tidak akan pernah menyerah membela hak dan menegakan keadilan bagi guru.

"sejak 77 tahun yang lalu, kita tidak pernah surut semangatnya berjuang membela hak guru. PGRI selalu berjuang, apapun persoalan yang dialami oleh guru, untuk mencari jalan keluar penyelesaian demi membantu para guru," ujarnya.

Ia menerangkan, kegiatan ini dapat menjadi informasi terbaru perihal perkembangan PPPK, kemudian mendengarkan aspirasi dan ide gagasan terkait proses lanjutan dalam perekrutan PPPK tahun 2023 dan seterusnya.

Maksimus mengaku telah mengikuti setiap tahapan dalam proses seleksi PPPK. Sejak dua tahun lalu, PGRI Flores Timur terus mendampingi nasib guru dengan sungguh, mulai dari informasi awal, pemberkasan, gambaran soal, penempatan, hingga guru PPPK menerima gaji perdana.

"Tidak sampai di situ, kami terus mengambil peran advokasi kepada teman-teman yang masih dalam proses. Kiranya, yang terbaik selalu berpihak kepada guru," pungkasnya.

Saat ruang dialog dibuka, terungkap beberapa hal yang menjadi perbincangan serius. Salah satunya, Raimundus Tapo Tukan yang mempertanyakan nasib guru di sekolah swasta.

Menurut Raimundus, sepertinya ada diskriminasi antara guru sekolah negeri dan guru yang mengajar di sekolah swasta.

Selain itu, Caecilia Resiona, Guru SMP Swasta PGRI Larantuka, mengaku pernah mengikuti seleksi PPPK di tahun 2021 dan lulus passing grade, namun pada tahun 2022 secara tiba-tiba keterangan di akunnya turun status.

"Pak saya binggung. 2021 saya ikut seleksi PPPK dan nilai saya di atas passing grade, tetapi di tahun 2022, langsung keterangan turun status. Jadi heran saya, sampai hari ini belum ada penjelasan logis yang kami terima. Mohon PGRI dapat meneruskan aspirasi kami ini," curhat Resiona.

Curahan hati selanjutnya disampaikan, Thomas Aresta dari SMP Negeri 3 Tanjung Bunga yang menilai pola wawancara sangat tidak objektif, karena tidak sesuai petunjuk Kementerian Pendidikan.

"Petunjuk yang diturunkan Kementerian Pendidikan yakni Tim Penilai yang terdiri dari Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru Senior. Fakta di lapangan, hanya Pengawas yang melakukan wawancara dan tidak ada uji petik atau penilaian di sekolah yang melibatkan Kepala Sekolah dan guru senior," ungkapnya.

Ia berharap, kedepannya proses seleksi tanpa metode wawancara, tetapi menggunakan uji komputer sehingga hasilnya murni dan transparan.

"Dengan pengalaman seleksi berdasarkan wawancara, kami sarankan kiranya PGRI dapat menyuarakan ke pihak kementerian untuk tidak lagi ada pola seleksi dengan wawancara karena dinilai tidak obyektif," harapnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News