Kemenkumham NTT Adakan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak di Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) NTT, mengadakan Klinik kekayaan intelektual bergerak atau mobile intellectual property clinic (MIPC), di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, di Aula Zazgo Hotel, Senin 26 Juni 2023.

Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone mengatakan mobile intellectual property clinic ini bertujuan untuk menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait kegiatan intelektual.

"Melalui layanan kolaboratif MIPC diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian tujuan dan upaya pemerintah agar benar-benar mendorong potensi potensi kekuatan intelektual di NTT, khususnya Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata," ujar Marciana.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT Sambangi Rutan Kelas IIB Larantuka

Menurut dia, perlindungan hukum terhadap KI menjadi aspek penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi, sehingga pemerintah dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI.

"Dengan tujuan menjadikan KI sebagai bagian dari wisata yang dapat meningkatkan daya tariknya wisatawan dan perekonomian daerah," kata dia.

Lebih lanjut dikatakan, potensi besar dari KI dapat membentuk identitas atau branding Bangsa Indonesia. Nation branding merupakan sebuah konsep yang menilai cara sebuah negara dipandang oleh negara-negara lainnya.

Konsep nation branding meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi dengan terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain.

Baca juga: Kapolres Sikka Bersama 4 Kapolres di NTT Diganti, Ini Nama Lengkap Kapolresnya

Menurut dia, nation branding memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebagai bentuk representasi diri negara yang strategis, nation branding diharapkan dapat menciptakan reputasi kapital melalui promosi kepentingan ekonomi, politik dan sosial.

"Melalui kolaborasi baik dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas KI Indonesia akan segera terwujud," harap Marciana.