KPK di Maumere
Tunggakan Pajak Rp 32 Miliar, Bupati Sikka: Itu Sebelum 2018
Tunggakan pajak Pemerintah Kabupaten Sikka sebesar Rp 32 juta disebut sebagai hasil akumulasi dari tunggakan pajak beberapa tahun lalu.
Penulis: Albert Aquinaldo | Editor: Hilarius Ninu
LAPORAN REPORTER TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo
TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Tunggakan pajak Pemerintah Kabupaten Sikka sebesar Rp 32 juta disebut sebagai hasil akumulasi dari tunggakan pajak beberapa tahun lalu.
Hal itu disampaikan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo kepada TribunFlores.Com usai mengikuti rapat koordinasi TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Sikka tahun 2023, Selasa, 25 Juli 2023 di Lantai 3 Kantor Bupati Sikka, Jalan El Tari Maumere.
"Itu tunggakan pajak itu sejak beberapa tahun yang lalu, itu akumulasi, itukan dicatat kalau misalnya lima enam tahun yang lalu ada yang belum lunasi pajak, itu dicatat. Itu sebelum 2018, 2017 kebawah juga banyak," jelas Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo.
Atas tunggakan pajak itu, Bupati yang akrab disapa Robi Idong ini mengatakan akan terus melakukan tagihan kepada para wajib pajak yang menunggak.
Baca juga: Tujuh Kali Sikka WTP, Kasatgas Wilayah V KPK: Bukan Tidak Mungkin, Ada Potensi Suap di Sikka
"Itu nanti kita akan terus menagih, nantikan dilihat, mungkin ada yang sudah meninggal atau sudah pindah, atau ada hambatan lain, nanti kita akan kejar terus," ujar Robi Idong.
Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK Republik Indonesia, Dian Patria menyampaikan Pemerintah Kabupaten Sikka menunggak pajak sebesar Rp 32 miliar. Namun tunggakan pajak Pemerintah Kabupaten Sikka itu disinyalir melebihi Rp 32 miliar, karena tidak dipastikan akurasinya.
Tunggakan pajak Kabupaten Sikka sampai Desember 2022 mencapai Rp 32 miliar, diantaranya dari hotel, restoran, galian C, hiburan bisa jadi kalau didalami lagi bukan hanya Rp 32 miliar, lebih lagi karena tidak dipastikan akurasinya.
Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.