Humas Kemenkumham NTT Turut Serta Dalam Penyusunan Pedoman Pemberitaan

TRIBUNFLORES.COM, JOGJAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM memerlukan manajemen pemberitaan yang baik untuk dapat beradaptasi di era yang serba terbuka seperti saat ini.

Keberadaan humas Kemenkumham sangat penting untuk menyampaikan kebijakan, prestasi, capaian dan kinerja untuk meningkatkan citra positif, sehingga dibutuhkan keseragaman dan keselarasan dalam penyampaian informasi tersebut dari seluruh pemangku kehumasan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan tersebut Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama (Hukerma) melaksanakan Konsinyering Penyusunan Pedoman Pemberitaan yang diikuti seluruh insan Humas seIndonesia di Hotel Jambuluwuk Jogjakarta.

Turut hadir mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham NTT, Kasubag HRBTI, Dian Lenggu.

Baca juga: Cegah TPPO, Kemenkumham NTT Dukung Pembentukan Desa Binaan Imigrasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada 12 sampai dengan 15 September 2023 ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang.

Ia menyampaikan bahwa saat ini keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi.

Didukung dengan kemajuan teknologi yang canggih, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi, terlebih melalui media massa.

Namun, seiring berkembangnya teknologi, tugas dan fungsi humas selaku penyampai informasi menjadi semakin berat.

"Diperlukan adanya double-checking dan validasi terhadap setiap informasi yang disampaikan karena setiap badan publik diamanatkan untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat," ujarnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan Kemenkumham terus meningkatkan komitmen agar kualitas pemberitaan semakin lebih baik lagi. Kepala Kntor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Timur, Marciana D. Jone saat dihubungi Humas Kanwil NTT juga menyampaikan harapannya.

Menurutnya, persaingan media dan perkembangan komunikasi saat ini menuntut Humas Kemenkumham untuk menjadi sebuah profesi profesional.

"Humas harus mampu menggelorakan informasi secara masif. Sebagai humas pemerintah, wajib memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan merupakan informasi positif dan berkualitas," katanya.

Melalui publikasi yang maksimal akan berdampak pada masyarakat namun perlu juga diperhatikan bahwa informasi yang beredar harus tetap bersifat positif. Jika terdapat informasi yang salah dan bersifat negatif, humas harus mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk memitigasi resiko dampak dari isu negatif tersebut.

Isu atau informasi negatif menjadi sebuah krisis yang dimana humas Kemenkumham memerlukan adanya strategi penanganan media dalam menghadapi krisis yang terjadi.