Wakil Ketua LPSK Dorong Optimalisasi Peran dan Sinergitas Para Pihak Tangani TPPO

Menurut Antonius penindakkan hukum juga perlu dilakukan kepada badan hukum, perusahaan atau yayasan yang terlibat dalam jaringan TPPO. "Diberi hukuman setimpal dan kewajiban membayar restitusi," ujar Antonius.

Sementara itu penanganan di hulu adalah upaya pencegahan TPPO. Kata Antonius, lembaga yang perlu bersinergi adalah Dinas Nakertrans, BP2MI, LPSK, Gereja dan organisasi masyarakat sipil.

Antonius juga mengharapkan adanya peran dari Anggota DPRD. Dari sisi kebijakan anggaran, mendorong Pemerintah Daerah punya anggaran penanganan TPPO, membuat regulasi yang melindungi PMI dan keluarga dan mengawasi Pemda dan APH dalam petang memberantas TPPO. (orc).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News