Perindo Keluhkan Pemilu 2024, Enaknya di Penyelenggara Sengsara Ditanggung Rakyat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi.

POS-KUPANG.COM, KUPANG- DPW Perindo NTT menemuk gejolak  terjadi di masyarakat menanggapi penyelenggara Pemilu seharusnya bersikap lebih netral menjaga marwah Pemilu. 

"Jadi ini barang ini diatur bagaimana. Sementara anggarannya kalau tidak salah Rp 67 triliun. Enaknya di penyelenggara tapi sengsara di rakyat," ujar Ketua DPW Perindo Provinsi NTT, Kamis 29 Februari 2024. 

Jonathan Nubatonis menyesalkan ragam persoalan yang dialami dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini. Tugas dan tanggungjawab dari pihak terkait justru terabaikan karena Pemilu yang menurut dia tidak etis. 

Penyelenggara sebagai institusi yang independen, harusnya tetap memegang itu. Baginya ini merupakan duka nasional. Sebab, anggaran yang besar justru tidak diimbangi dengan pelaksanaan di lapangan.

Baca juga: Tujuh Pengembom Ikan Beraksi di Taman Nasional Komodo Ditangkap Polairud Polda NTT

"Kita negara miskin. Hambur uang untuk pesta demokrasi ternyata penipuan demokrasi. Ini cukup disesalkan," kata Jonathan Nubatonis. 

Dia mengungkit lagi asas Luber, Jurdil dalam Pemilu. Pengawasan yang berlapis, baginya seperti tidak ada saling percaya antarsesama pengawas. Sisi lain, Parpol harus menyediakan saksi untuk ditempatkan di tiap TPS. 

Secara logika, kata dia, merujuk ke asas Luber Jurdil, maka saksi mestinya tidak diperlukan. Karena, parpol justru sudah berkorban untuk kepentingan negara. Menurut dia, ini merupakan sebuah kegagalan Pemilu. 

Dia tidak mempersoalkan perolehan kursi yang didapat Perindo. Menyibak sejarah Pemilu di NTT, Jonathan Nubatonis menyebut sewaktu mengikuti pemilu sejak 2004, kali ini Pemilu yang paling buruk.

Baca juga: Caleg PSI Marinus Manis Raup 7923 Suara saat Pemilu 2024, Disebut Raih Kursi ke 9 DPRD NTT

Ia juga tidak menyalahkan instansi tertentu. Namun, manajamen dalam pelaksanaan Pemilu harusnya lebih bagus sebagai bentuk mewujudkan pilar demokrasi. 

"Kita ingin dapatkan orang terbaik dengan moral dan punya tanggungjawab," kata dia. 

Sejauh ini, Perindo NTT mengantongi 48 kursi dari seluruh kabupaten/kota. Hal itu menurut laporan internal dari proses rekapitulasi yang berlangsung. 

Sementara di tingkat provinsi, ia mengaku belum mendapat konfirmasi karena harus menunggu rekapitulasi tingkat provinsi. Pemilu sebelumnya, Perindo memperoleh 65 kursi DPRD dari kabupaten/kota hingga provinsi.

Baca juga: Nama-nama Caleg DPRD NTT Dapil 6 yang Raih Suara Terbanyak, Mantan Bupati Alor Urutan 1

Berbagai persoalan yang dia dapat, hingga ini sebagiannya telah diklarifikasi oleh penyelenggara Pemilu saat pelaksanaan rekapitulasi.  *

sumber: pos-kupang.com