Dirjen PP Kemenkum HAM RI Terpukau Alam dan Budaya Ngada, Bisa Jadi Tempat Studi Living Law

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Oris Goti.

TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA - Dirjen Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana mengaku terpukau menyaksikan keindahan alam dan budaya Ngada di Pulau  Flores, Provinis Nusa Tenggara Timur (NTT).

Asep Nana Mulyana untuk pertama kali hadir di Ngada, Kamis 29 Februari 2024, setelah mendarat Bandara Hasan Aeroboesman,Kota Ende. Pada hari pertama di Ngada, Asep berkunjung ke Manu Lalu, Desa Tiwu Riwu, Kecamatan Jerebu'u, salah satu destinasi yang sudah sangat terkenal.

Selanjutnya dalam perjalanan dari Manu Lalu ke Kota Bajawa, ari dalam kendaraan menikmati segarnya udara dingin dan menikmati pemandangan alam sepanjang perjalanannya.

Kehadiran Asep di Kota Bajawa menjadi narasumberRapat Koordinasi Instansi Teknis Daerah NTT yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Ngada, Jumat 1 Maret 2023.

Baca juga: Wolobobo Ngada Festival Kembali Masuk Karisma Event Nusantara 2024

"Saya bilang ke sopir, kaca mobil jangan ditutup dan ac jangan dihidupkan. Saya ingin menikmati udara segar dan menikmati pemandangan alam," ujar Asep saat rapat koordinasi.

Selain keindahan alam dan segarnya udara, Asep mengatakan, dia juga sempat menikmati minuman teh jahe. Menurutnya, jahe di Ngada rasanya sangat unik. "Ini beda sekali dengan rasa jahe di daerah lain," ujarnya.

Tidak hanya itu, Asep juga tertarik dengan pakaian adat dan tarian adat Ngada, yakni Ja'i saat momen penyambutan di Kantor DPRD Ngada.

Dia mengapresiasi Bupati Ngada, Andreas Paru, sebelum kedatangannya mengirimkan beberapa video destinasi wisata di Ngada. Dalam video itu juga, kata Asep, Bupati Ngadamenegaskan Ngada itu indah, tidak kalah dengan daerah - daerah di provinsi lain yang sudah dikenal dunia.

Baca juga: Air Mata Engelbertus Tersangka Pencabulan Anak Mengecoh Penyidik Polres Ngada

"Bapa Bupati bilang begini, Bapa Dirjen, jangan kwatir. Keindahan Ngada, itu tidak kalah dengan Bali, tidak kalah dengan Lombok, termasuk daerah asal saya Jawa Barat," ujar Asep meniru apa yang disampaikan Bupati Andreas kepadanya.

Asep menerangkan, kehadirannya di Ngada menjalin komitmen Kementerian Hukum dan HAM membangun regulasi yang berkualitas, berintegritas serta pencanangan tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis.

"Saya sudah empat atau lima kali ke Provinsi NTT. Tapi saya baru menikmati bagaimana NTT hari ini," ucapnya.

Asep menerangkan, Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2023 telah melahirkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1. Menurutnya itu merupakan karya monumental anak bangsa.

Baca juga: Karutan Bajawa Ngada Bersama Warga Binaan Panen Wortel, Siap Dipasarkan

Dia katakan karya monumental, karena sudah sudah 100 tahun berlaku, kita menggunakan undang - undang yang biasa kita sebut dengan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia atau Wetboek van Straftrecht (WvS).