Rocky Gerung, Demi Persatuan Tidak Boleh Ada Perbedaan, Kan Dungu Namanya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM,KUPANG-Akademisi Universitas Indonesia, Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi menginginkan persatuan tanpa perbedaan, justru mematikan demokrasi di Indonesia. Negara ini didirikan atas dasar kemajemukan, sehingga persatuan harus sejalan dengan janji kemerdekaan. 

"Jokowi balik logika itu. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan dungu namanya," kata dia dalam acara Tabayun Puisi dan Ngaji Kebangsaan yang digelar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT, Sabtu 30 Maret 2024 di Kupang. 

Dia berpandangan, hakikat bangsa ini adalah perbedaan. Dengan kemajemukan itu maka ada persatuan. Konsekuensi dari keinginan Jokowi itu adalah hilangnya oposisi. 

"Konsekuensinya adalah tidak boleh ada oposisi. Matilah kehidupan demokrasi, yang sekarang diolok-olok di luar negeri," ujarnya.

Baca juga: Rocky Gerung, Perkelahian Jokowi dan Jokowi, Prioritas Makan Siang Gratis dan IKN 

Pengajar filsafat itu mengungkit lagi mengenai cawe-cawe Jokowi menyodorkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Dia bilang lembaga HAM PBB ikut mengomentari sikap Jokowi itu. 

Anggapan orang lain bahwa Jokowi sedang menata demokrasi, menurut Rocky Gerung tidak sejalan dengan sejarah bangsa ini. Bekas Wali Kota Solo itu tiba sejak 2014 menjadi Presiden RI, ketika demokrasi sudah digelar lima tahun sebelumnya. 

"Kita mulai 14 tahun sebelumnya. Jadi bagaimana Jokowi membenahi demokrasi, dia datang ketika seluruh infrastruktur demokrasi udah berjalan bagus," kata dia. 

Sekalipun sikap Jokowi itu tidak melanggar konstitusi, tapi justru melanggar perundangan-undangan anak. Ia menjelaskan, Jokowi memaksa anaknya terlibat dalam ranah politik yang sebetulnya, menurut dia, belum cocok.

Baca juga: Rocky Gerung, Calon Pemimpin NTT Tak Harus Bercermin ke Jakarta

Kritikan terhadap Jokowi yang kerap ia sampaikan hanya karena kedudukan Jokowi sebagai pembuat kebijakan. Ia menilai keberhasilan Jokowi yang diagungkan seperti di NTT harus ada perbandingan. 

"Perbandingannya adalah jumlah kemakmuran yang dihasilkan Jokowi di skala nasional," sebut dia. *

sumber: pos-kupang.com