Perkuat Solidaritas, Refleksi Akhir Tahun Forum Perempuan Diaspora NTT 2025

Ringkasan Berita:

• Memperkuat solidaritas dan merumuskan langkah ke depan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, baik di tanah rantau maupun daerah asal.
• Menjadi ruang dialog untuk mengevaluasi perjalanan perempuan diaspora NTT.
• Refleksi ini adalah langkah kecil namun berarti bagi perjuangan keadilan dan martabat perempuan NTT.

TRIBUNFLORES.COM, JAKARTA – Forum Perempuan Diaspora NTT menyelenggarakan kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025, sebagai ruang dialog bersama untuk mengevaluasi perjalanan perempuan diaspora, memperkuat solidaritas, serta merumuskan langkah ke depan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak Nusa Tenggara Timur, baik di tanah rantau maupun di daerah asal.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tribun Flores, kegiatan ini dihadiri oleh: Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Rudi Kabunang (Anggota DPR RI Komisi XIII), Mindriyati Astiningsih Lakalena (Ketua TP PKK Provinsi NTT), Sere Aba (Ketua Forum Perempuan Diaspora NTT), Dian Sasmita (Komisioner KPAI), Gabriel Sola (PADMA Indonesia), Badan Penghubung Provinsi NTT - Jakarta, para akademisi, aktivis, mahasiswa, media, serta diaspora NTT dari berbagai daerah, Sabtu, 15 November 2025.

Pada kesempatan ini, Ketua Panitia, Paulina Heni Hayon, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, pemerintah, lembaga negara, mitra masyarakat sipil, serta diaspora NTT dari berbagai daerah.

Baca juga: Forum Perempuan Diaspora NTT-Jakarta Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Sumba Timur

Dalam laporannya, Paulina Heni Hayon menegaskan bahwa, “Refleksi hari ini menjadi langkah kecil namun berarti bagi perjuangan keadilan, kemanusiaan, dan martabat perempuan NTT—di mana pun mereka berada.”

Sementara itu, Ketua Umum FPD NTT, Sere Aba, menggarisbawahi pentingnya memperkuat peran semua stakeholder dalam advokasi hak-hak perempuan dan anak. 

“Saya berharap forum refleksi ini dapat menghasilkan rekomendasi sebagai masukkan bagi pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Acara ini diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Ketua TP PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Lakalena. 

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya konsolidasi gerakan perempuan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuank. 

“Perempuan NTT memiliki daya juang yang luar biasa, sangat banyak perempuan NTT yang mempunyai prestasi dan karir yang luar biasa baik yang levelnya nasional maupun internasional. Walaupun masih ada gap yang cukup jauh, ada yang di level atas dan ada yang di level bawah. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Forum Perempuan Diaspora NTT merupakan salah satu upaya untuk memperkecil dan mempersempit gap itu supaya semua bisa upgrade naik ke atas sehingga perempuan-perempuan NTT menjadi perempuan yang berdaya dimanapun mereka berada,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai. Dalam paparannya, Menteri Pigai menyampaikan NTT itu sumber kejatahan perdagangan orang. Isu perempuan migran perlu ditempatkan sebagai agenda strategis negara. 

“Kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menghadirkan keadilan bagi semua rakyat,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan diaspora NTT adalah perjalanan panjang yang membutuhkan dukungan kolektif. Forum Perempuan Diaspora NTT mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memasyikan perlindungan yang berkelanjutan bagi perempuan.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News