Kardinal Ignatius Suharyo Minta Hal yang Lebih Besar Dari Izin Tambang

TRIBUNFLORES.COM-JAKARTA-Institusi Gereja Katolik adalah pihak pertama yang menolak dengan tegas pemberian izin tambang dari pemerintah Indonesia.

Pemberian izin tambang ini sedari awal menimbulkan kontroversi. Gereja Katolik adalah institusi agama yang tegas menolaknya.

Selain gereja Katolik tidak bisa disebut sebagai organisasi keagamaan (ormas), ada prinsip-prinsip utama yang dipertahankan.

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menegaskan, gereja Katolik tidak akan menerima tawaran izin tambang, karena ini semata-mata hanya persoalan bisnis dan bukan agama.

"Ini masalah bisnis, bukan masalah agama. Ada perbedaan yang sangat besar," kata Suharyo saat wawancara dengan Kompas.com di Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Baca juga: Misa Pengumuman Uskup Labuan Bajo Terpilih Sore Ini di Gereja Paroki Roh Kudus Labuan Bajo

Suharyo mengatakan, urusan bisnis dan agama tidak bisa dicampuradukkan. Sebab, gereja Katolik berada di pilar pelayanan terhadap masyarakat.

"Karena, saya sekurang-kurangnya ya, kalau bertitik tolak dari salah satu teori, kan kita itu hidup bersama-sama supaya terbangunlah keadaban publik ya. Nah, keadaban publik itu yang menyangga tiga pilar, negara, bisnis, dan masyarakat, warga," terangnya.

"Gereja itu ada di sini, masyarakat, warga, tidak di bisnis. Maka kalau ormas apa pun yang sungguh-sungguh mau menerima tawaran, dia ada di bisnis. Bisnis tambang itu enggak usah pakai agama.

"Bisnis tambang itu dijalankan secara professional," ungkap Suharyo.

Ia juga mengingatkan, bagi orang-orang Katolik yang menjalankan bisnis tambang untuk selalu berpergang pada moralitas dan etika Katolik.

Misalnya, tidak merebut lahan warga, tidak merusak lingkungan hidup, memberikan upah buruh atau karyawan dengan layak, dan tidak mempekerjakan anak-anak.

"Kalau mau membangun perusahaan tambang dengan moralitas gereja Katolik, itu diperhatikan," ujar dia.

Meminta lebih dari sekadar izin tambang ketika ditanya apa yang diminta setelah menolak tawaran izin tambang dari pemerintah, Suharyo pun menjawab jika ia meminta sesuatu yang lebih besar.

Bukan izin mendirikan gereja rupanya, melainkan negara dapat menjalankan peranannya dengan baik dan semestinya.

"Beberapa hari yang lalu, ada wartawan yang tanya kepada saya berkaitan dengan izin tambang ini. 'Kalau Gereja Katolik tidak menerima tawaran itu, apakah ada yang mau diminta dari negara? Lalu, wartawannya mengatakan apakah lebih mudahnya izin mendirikan gereja?' Itu pertanyaan," kata Suharyo.