Kepala SD GMIT Soe II Sambut Baik Putusan MK Soal Pendidikan Gratis SD - SMP, Asalkan Ada Kejelasan

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peniadaan pungutan biaya sekolah baik sekolah negeri maupun swasta, Kepala SD GMIT Soe II, Yusak M.A. Neolaka, S.Pd, menilai bahwa keputusan ini ingin menunjukan tidak boleh ada perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

“Ini menunjukan bahwa negara ingin berlaku adil terhadap pelaksanaan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang. Oleh karena itu kami menyambut baik putusan ini,” ujar Yusak.

Ia melanjutkan untuk menindak lanjuti putusan tersebut, perlu adanya regulasi penyesuaian dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan kondisi pendidikan di daerah. 

Menurutnya terkhusus sekolah swasta, perlu adanya pembicaraan dengan yayasan penyelenggara dan analisis kebutuhan operasional.

Baca juga: Guru SD di Sabu Raijua NTT Cabuli 24 Siswi, Terancam 20 Tahun Penjara 

“Jika ini diwajibkan maka untuk sekolah swasta, pemerintah daerah perlu untuk melakukan kerjasama dengan lembaga penyelenggara atau yayasan karena kondisi dan kebutuhan sekolah tidak sama di tiap daerah,” tuturnya lagi.

Yusak menyebutkan untuk pendidikan gratis tersebut, selain perlu menyiapkan aturan, pemerintah daerah perlu menyiapkan batasan yang jelas. Hal tersebut karena sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kekhususan.

“Sekolah swasta memiliki kekhususan tersendiri yang menjadi daya tarik dan nilai jual sekolah tersebut. Sehingga hal ini butuh dukungan dan peran orang tua,” jelasnya.

Berdasarkan data peserta didik Sekolah SD GMIT SOE II, jumlah siswa-siswi sebanyak 447 orang. Jumlah pendidik yang berstatus ASN sebanyak tiga orang. Sekolah dasar dengan akreditasi A ini berstatus kepemilikan yayasan.

Ia juga menuturkan terkait kecukupan pembiayaan, perlu adanya analisis kebutuhan dan data yang akurat yang perlu disiapkan oleh yayasan bersama pemerintah. Terkait hal tersebut Kepala SD GMIT SOE II berharap pemerintah pusat hingga daerah dapat memberikan perhatian penuh dan merata kepada semua satuan pendidikan.

“Harapan saya, pemerintah baik di pusat hingga pemerintah daerah dapat memberikan perhatian penuh dan merata kepada semua satuan pendidikan. Baik dalam penempatan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan juga dana. Terlebih pada penempatan tenaga pendidik yang belum merata,” tambahnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News