Berita NTT

Enam Nelayan Ditahan Australia, DPRD NTT Minta Edukasi Masif

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Amanat -Sejahtera DPRD NTT Kristoforus Loko meminta adanya edukasi

Editor: Ricko Wawo
POS-KUPANG.COM /HO-IST
EVAKUASI NELAYAN ROTE - Tim SAR gabungan saat melakukan evakuasi terhadap 12 nelayan dari perairan Australia dan Indonesia dan dibawa ke Kabupaten Rote Ndao. Anggota DPRD NTT Kristoforus Loko meminta adanya edukasi lebih masif terhadap nelayan.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Amanat -Sejahtera DPRD NTT Kristoforus Loko meminta adanya edukasi lebih masif terhadap nelayan. 

Kristoforus Loko menanggapi perihal enam nelayan asal Kabupaten Rote Ndao yang ditahan otoritas keamanan Australia karena dianggap melanggar batas wilayah perairan. 

Dia memaklumi upaya nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup lewat melaut. Namun, perlu ada pengetahuan agar tidak terjadi peristiwa semacam ini. 

"Kita berharap mereka mencari nafkah, atau melaut tidak melebihi yurisdiksi hukum internasional terkait dengan batas laut wilayah kita," kata Kristoforus Loko, Senin (2/6/2025). 

Baca juga: Tiga Menteri Akan Datang ke Sumba Timur, Serahkan SHM dan Launching Program Trans Tuntas

 

 

Menurut dia, Pemerintah Australia memang ketat terhadap penegakan wilayah lautnya. Untuk itu nelayan atau masyarakat dari Indonesia, khususnya NTT agar bisa mengetahui dan memahami ihwal batas laut negara. 

"Pemerintah perlu edukasi secara masif kepada nelayan supaya tidak menimbulkan persoalan, ketika nelayan sedang mencari nafkah. Butuh edukasi secara terus menerus," kata dia. 

Anggota DPRD Dapil NTT V itu mengatakan, karena kejadian ini sudah terjadi, Pemerintah Provinsi NTT agar segera melakukan koordinasi ke Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan pemulangan para nelayan. 

Diplomasi hukum agar secepatnya dilaksanakan. Sisi lain, perlu ada perhatian dan antisipasi agar tidak ada penindakan hukum dari Pemerintah Australia. 

Kristoforus Loko berharap, ada kesadaran kolektif sehingga tidak menimbulkan masalah. Semua wilayah, kata dia, memiliki batas tersendiri. Bahkan, di daratan saja ada batasan yang mengatur semua. 

"Memang mesti ada kesadaran. Saya tidak tahu, apakah nelayan kita tahu dan mau menabrak batas negara, ataukah mereka sama sekali tidak tahu, atau faktor alam. Kita harap mereka paham," ujarnya. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved