Jejak Empat BUMD Pemprov NTT, Ada yang Nyaris Gulung Tikar

Dari laman resminya, empat perusahaan yang melakukan investasi di Kawasan Industri Bolok adalah Gulf Minerals, PLTU Bolok, PT Dwi Sejati Timor Beton dan PT Ecomec Resource Indonesia. 

3. PT Jamkrida NTT

Perusahaan penjamin kredit ini berdiri tahun 2013 lalu. Perusahaan itu menjalankan unit usaha seperti penjaminan kredit pada UMKM hingga konsultasi manajemen usaha bagi penguatan sektor usaha UMKMK. 

Perusahaan daerah ini hingga kini memiliki modal inti Rp 129 miliar. Adapun pemberian modal dari Pemprov NTT dilakukan secara bertahap selama tiga tahun dari kurun 2020 sampai 2023.

Pemprov NTT belum memberikan modal tambahan Rp 21 miliar dari penyertaan modal Rp 25 miliar yang disepakati tahun 2020 lalu. Adapun saham lainnya dimiliki GPKRI sebanyak Rp 100 juta.

Tahun 2024, PT Jamkrida memiliki total aset Rp 261 miliar dan laba Rp 14 miliar. Deviden yang disetor ke Pemprov NTT pada tahun 2025 yakni Rp 7 miliar. 

4. PT Bank NTT

Bank daerah ini didirikan pada tahun 1962. Salah satu perusahaan daerah itu bergerak pada sektor keuangan. Bank NTT memiliki modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun. 

Pemprov NTT menjadi pemegang saham pengendali dengan total saham sebesar Rp 525 miliar lebih atau sekitar 25 persen. Tahun 2024, Bank NTT melakukan setoran deviden sebanyak Rp 38 miliar lebih ke Pemprov NTT. 

Bank NTT menjadi perusahaan dengan penyertaan modal yang relatif lancar dari Pemprov NTT, termasuk masa pandemi covid-19. Berbeda dengan tiga perusahaan lainnya, yang sedikit tersendat dan bahkan tidak dilakukan sama sekali seperti PT Flobamor dan PT Kawasan Industri Bolok. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTT Linus Lusi berkata, sejak 2024 tidak ada penyertaan modal ke PT Flobamor dan PT KIB. 

"PT. Flobamor dan KI Bolok itu tidak ada anggaran. Ini terkait kinerja. Dua BUMD yang berkontribusi ke PAD itu Jamkrida dan Bank NTT," katanya, Minggu (20/7/2025). 

Dalam berbagai arahan pimpinan, kata Linus Lusi, PT Flobamor dan KI Bolok harusnya memberi kepastian dengan berbagai inovasi dan terobosan. Dia mencontohkan PT Flobamor sejauh ini belum ada kontribusi yang lebih signifikan ke Pemerintah. 

Berbagai pandangan paripurna DPRD NTT, menurut dia, selalu menjadi sorotan. Hal ini perlu disikapi secara serius. Linus Lusi menegaskan, perusahaan milik pemerintah harus berkontribusi positif untuk pendapatan Pemerintah. 

"Sehingga dua BUMD ini harus mencari terobosan. Ini terkait dengan manajemen sehingga bisa menopang target PAD Rp 2,8 triliun. Manajemen baru yang ada, harus menciptakan terobosan yang luar biasa