Fraksi Nasdem : Di Kabupaten Sikka Ada 123 Korban Kekerasan, 73 Korban Berstatus Anak 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Aris Ninu

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Kasus kekerasan di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT masih terus meningkat.

Fraksi NasDem di DPRD Sikka saat pemandangan umum fraksi di sidang DPRD Sikka, Selasa, 22 Juli 2025 siang membeberkan data dan fakta terkait kasus kekerasan di daerah ini.

Fraksi NasDem melalui Yosef Nong Soni saat membacakan pandangan fraksinya di ruangan sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi dan dihadiri Wabup Sikka, Simon Subandi serta pimpinan OPD menegaskan, pada momentum memperingati Hari Anak Nasional Fraksi NasDem mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2025 dengan Tema ”Anak Hebat,Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”.

Namun menurut dia, realita yang terjadi di Kabupaen Sikka Saat ini masih jauh dari kata Hebat dan Kuat. 

Baca juga: Anggota DPRD Sikka Adeo Datus Apresiasi Pelaku Usaha yang Sadar Pajak

Hal ini diketahui, lanjut Politisi NasDem asal Kecamatan Kewapante,  berdasarkan  Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 oleh TRUK F, kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai pola atau pun motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku serta modus yang semakin berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi. 

Sepanjang tahun 2024, TRUK F menerima 77 laporan kasus kekerasan dengan total 123 korban yang berani bersuara dan mencari keadilan. 

"Dari jumlah ini, 84 korban berasal dari kabupaten Sikka. Yang lebih memprihatinkan, 73 korban adalah anak-anak, sementara 50 korban adalah orang dewasa. Hal ini menegaskan kalua anak-anak masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Data ini juga menunjukkan bahwa kekerasan dalam ranah personal masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak," kata Nong Soni. 

Oleh karena itu, Nasdem Sikka meminta keseriusan pemeirntah guna melakukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan, penanganan serta pemulihan korban melalui pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang layak.

Fraksi NasDem merekomendasikan langkah-langkah kepada pemerintah yakni adanya penambahan biaya penanganan kasus di Sikka melalui UPTD PPA sebagai liding sector. Penyediaan rumah aman milik pemerintah di Sikka dan tersedianya biaya visum dan perawatan bagi korban kekerasan di Sikka serta penambahan tenaga professional (phsikolog, dokter jiwa, juru bahasa isyarat, ahli ETI dan digital forensic).

Selain itu, memperbanyak APH yang memiliki menstriming penanganan kasus kekerasan seksual dan perdagangan orang yang perspektif korban berbasis UU TPKS dan TPPO.