Imbas Keracunan dari Makan Bergizi Gratis, DPRD NTT Peringatkan Penyedia

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Ratusan siswa di sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam dua hari terakhir, tercatat dugaan keracunan terjadi di tiga daerah di NTT. 

Selain di SMPN 8 Kupang dan SD Tenau Kota Kupang, pada Selasa (22/7/2025) kejadian itu juga terjadi di SMAN 1 Taebenu Kabupaten Kupang. Sehari setelah itu, SMAN 1 Tambolaka dan beberapa sekolah di Sumba Barat Daya mengalami nasib yang sama. 

Ketua Fraksi Amanat Sejahtera (PAN&PKS) DPRD NTT, Kristoforus Loko memberi peringatan keras untuk para penyedia MBG alias vendor. Ia menyebut, MBG itu dimaksudkan untuk kemaslahatan peserta didik. 

Baca juga: Kasus Penipuan Wisatawan Asing di Labuan Bajo Berakhir Damai, Pelaku Minta Maaf

"Sehingga peserta didik dari jauh hari disuplai protein, gizi dan nutrisi yang baik," katanya, Kamis (24/7/2025). 

Politikus Partai Amanat Sejahtera (PAN) itu mengatakan, sebetulnya Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mengeluarkan standar operasional pelaksanaan atau SOP. Pemerintah, kata dia, harus menelisik ini lebih jauh. 

SOP yang ada, kara dia, harus diikuti. Semua dapur sebagai penyedia MBG perlu mematuhi standar yang sudah ditetapkan. Vendor yang ada pun perlu tahu diri agar tidak memaksakan sesuatu yang bisa menyebabkan kegagalan.

"Kalau kemampuan pengendalian, sumber daya hanya untuk satu kelola satu dapur, jangan paksakan kelola lebih dari dua sampai tiga. Di lapangan akan masalah, sulit pengontrolan," ujarnya. 

Anggota DPRD Dapil V NTT itu mendapat informasi kalau ada vendor yang mengelola lebih dari dua dapur. Padahal satu dapur harus menyediakan hampir empat ribu porsi makan untuk anak-anak. 

Dengan jumlah yang banyak, vendor yang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan lebih akan sangat kesulitan dan menyebabkan malapetaka. 

"Pak Presiden punya niatan baik. Kalau di lapangan dieksekusi dengan benar, sesuai SOP maka akan jadi masalah," katanya. 

Dia tidak sepakat kalau MBG dihentikan. Sebab, persoalan yang belakangan terjadi hanya pada pada daerah tertentu. Sehingga, kasus yang ada bisa dilakukan evaluasi dan pembenahan.