Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dorong Internalisasi PJPK di NTT

Tahap pertama dimulai 2025–2029 di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Langkah ini memperkuat sinergi pusat-daerah dalam menjalankan rencana aksi berbasis 30 indikator prioritas pembangunan kependudukan. Dari jumlah itu, 28 indikator telah masuk dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD),” ujarnya.

Beberapa indikator kunci antara lain tingkat Fertilitas Total (TFR), angka kehamilan remaja (ASFR 15–19), angka putus sekolah, dan Indeks Pengelolaan Keluarga.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra pembangunan dalam mencapai sasaran kependudukan berkelanjutan di NTT.

“Harapannya setiap daerah mampu menyusun PJPK dan rencana aksi kependudukan yang terintegrasi,” ungkap Bonivasius. (IAR)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News