Bupati Yosef Badeoda Singgung Kekuasaan Oligarki di Ende yang Libatkan Legislatif dan Eksekutif 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE - Salah satu tuntutan mahasiswa Cipayung Plus dan BEM Uniflor Ende yang menggelar aksi demonstrasi damai di gedung Kantor Bupati Ende, Kamis (4/9/2025) siang, ialah mendesak Bupati Ende Yosef Badeoda membubarkan tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). 

Dalam tuntutan yang disampaikan Ketua PMKRI Cabang Ende, Marselino Erlan Le'u di hadapan Bupati, Wakil Bupati dan Forkompinda, di tengah kebijakan efisensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Ende dituding melakukan penggelembungan anggaran dengan terbentuknya tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).

"Akselerasi apa yang bisa dibuktikan kepada masyarakat, kenapa pimpinan OPD-OPD yang dipercayakan untuk bertugas tidak dipercayakan malah menyalahkan di laman media, oleh karena itu kami menyarankan agar Pak Bupati merekrut oknum-oknum profesional dan ada bidang keahlian sehingga mimpi Pak Bupati tidak hanya menjadi angan-angan, OPD yang memiliki legalitas dan diakui oleh negara tapi Pak Bupati tidak percaya mereka, kita minta bubarkan TP2D demi kesejahteraan masyarakat," tegas Erlan. 

Baca juga: Hanya Sedikit Mahasiswa yang Datang Demo, Bupati Ende: Saya Harap Tadi Ribuan, Saya Tunggu Lama

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Yosef Badeoda juga secara tegas mengatakan ada kaum oligarki di Kabupaten Ende melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif. 

"Tadikan bilang bapak (red: bupati) tidak percaya kepala OPD, saya harus jujur bahwa yang saya bilang oligarki itu melibatkan legislatif dan eksekutif, bagaimana saya mau bekerja dengan dibayang-bayangi kekuasan oligarki ini termasuk di dalam, makanya saya butuh orang yang objektif menilai," tegas Bupati Yosef Badeoda disambut tepuk tangan peserta aksi. 

Ia bahkan membeberkan sejumlah hasil pekerjaan di Kota Ende yang menurutnya tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. 

Namun, mantan anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan akan mempertimbangkan personalia tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) jika dianggap tidak mampu bekerja. 

"Soal orang-orangnya nanti bisa dievaluasi," pungkas dia. (Bet)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News