Selasa, 26 Mei 2026

Berita Ende

Anggota DPRD Ende Beda Pandangan soal Ricuh Rapat Paripurna

Kericuhan yang terjadi dalam rapat paripurna interpelasi APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Ende, Rabu (17/12/2025), memunculkan

Tayang:
Penulis: Albert Aquinaldo | Editor: Ricko Wawo
zoom-inlihat foto Anggota DPRD Ende Beda Pandangan soal Ricuh Rapat Paripurna
Tribunnews.com/Albert Aquinaldo
RICUH - Rapat paripurna antara DPRD dan Bupati Ende dengan agenda interpelasi penyusunan APBD tahun 2025, Rabu (17/12/2025) di Kantor DPRD Kabupaten Ende berakhir ricuh. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo 

TRIBUNFLORES.COM, ENDE – Kericuhan yang terjadi dalam rapat paripurna interpelasi APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Ende, Rabu (17/12/2025), memunculkan perbedaan pandangan di kalangan pimpinan dan anggota DPRD terkait penyebab utama insiden tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Flavianus Waro, yang memimpin jalannya rapat paripurna, menilai kericuhan dipicu oleh tindakan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang secara tiba-tiba membawa Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, keluar dari ruang sidang saat situasi rapat sedang memanas.

Menurut Flavianus, masuknya sejumlah ASN ke area meja pimpinan sidang membuat suasana yang sebelumnya masih terkendali menjadi kacau.

“Sebenarnya situasi itu tidak terlalu jelek. Hanya karena pemicunya beberapa ASN yang naik ke meja pimpinan dan membawa keluar bupati, akhirnya situasi jadi kacau,” ujar Flavianus kepada TribunFlores.com, Rabu (17/12/2025) sore.

Baca juga: Film Dokumenter Nanang, Pentingnya Pengetahuan Menganyam Dalam Masyarakat Kedang Lembata

 

Ia menegaskan, dinamika rapat paripurna tersebut terjadi secara spontan. Flavianus juga mengakui adanya ketidakpuasan dari sejumlah anggota DPRD terhadap jalannya persidangan, terutama saat sesi tanya jawab.

“Saya memberi peluang satu anggota bicara, tapi yang lain juga ikut. Itu dinamika rapat, situasional semua,” katanya.

Namun, Flavianus menepis anggapan kericuhan sepenuhnya disebabkan oleh ketidakmampuan pimpinan sidang mengendalikan jalannya rapat.

Berbeda dengan pandangan pimpinan sidang, anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi Demokrat, Mahmud Djega alias Bento, menilai kericuhan justru terjadi karena pimpinan rapat tidak mampu mengatur jalannya persidangan, khususnya dalam sesi tanya jawab antara DPRD dan Bupati Ende.

Akibat memanasnya situasi, beberapa anggota DPRD terlihat membanting mikrofon, melempar papan nama, hingga salah satu lemparan mengenai lambang negara Burung Garuda yang terpasang di bagian depan atas meja pimpinan DPRD Kabupaten Ende.

Atas kejadian itu, Flavianus Waro mengungkapkan, Mahmud Djega telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepadanya selaku pimpinan sidang atas insiden tersebut.

“Saya sudah terima permintaan maaf dari yang bersangkutan,” ujarnya.

Mahmud Djega sendiri mengakui bahwa aksi pelemparan papan nama itu terjadi secara refleks akibat emosi dan tidak disengaja mengenai lambang negara.

“Saya tidak ada niat sama sekali untuk lempar burung Garuda. Saya emosional karena berdebat dengan pimpinan yang menurut saya tidak bisa mengendalikan persidangan. Refleks saya lempar papan nama itu arahnya ke pimpinan, ternyata mengenai burung Garuda,” jelas Bento kepada TribunFlores.com.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved