Polemik Lahan SDN Wolomoni Ende, Pembangunan KDMP Resmi Dibatalkan

Ringkasan Berita:

• Rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di belakang SDN Wolomoni resmi dibatalkan melalui Musyawarah Desa Niowula pada 10 Juni 2026.
• Pembatalan dilakukan karena lahan yang direncanakan merupakan aset Pemkab Ende yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
• Pemerintah Desa Niowula bersama tokoh adat dan pemangku kepentingan akan mencari lokasi pengganti agar program KDMP tetap dapat dilaksanakan.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE – Rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di belakang SD Negeri Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, resmi dibatalkan setelah memicu polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial maupun media arus utama dalam beberapa waktu terakhir.

Keputusan pembatalan tersebut dihasilkan dalam Musyawarah Desa yang digelar di Kantor Desa Niowula pada Rabu (10/6/2026).

Musyawarah tersebut mempertemukan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga anggota DPRD Kabupaten Ende untuk mencari solusi atas persoalan lokasi pembangunan KDMP.

Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa lahan yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi pembangunan gerai KDMP merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Ende yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Maex Rhera Polisikan Pengrusakan di SD Negeri Wolomoni Ende Demi Pembangunan Gedung KDMP 

Dinilai Tidak Layak

Lahan tersebut dinilai tidak layak digunakan untuk pembangunan koperasi karena ke depannya masih akan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Ketua BPD Niowula, Fabianus Dau, menegaskan bahwa polemik terkait penggunaan lahan sekolah telah selesai setelah adanya keputusan pembatalan pembangunan di lokasi tersebut.

Namun, menurutnya, pemerintah desa harus segera mencari lokasi alternatif agar program nasional tersebut tetap dapat direalisasikan.

“Polemik yang kemarin di Niowula sudah selesai. Lahan itu batal untuk KDMP. Sekarang kita berkumpul di sini bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari lahan baru,” ujarnya.

Fabianus mengatakan, pembangunan KDMP merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Karena itu, BPD meminta Pemerintah Desa Niowula segera membangun komunikasi dengan para tokoh adat atau mosalaki untuk memperoleh lahan pengganti.

“Pemerintah desa harus segera berkomunikasi dengan para mosalaki agar bisa mendapatkan lokasi baru untuk pembangunan gerai KDMP,” katanya.

Musyawarah Desa tersebut dibuka oleh Ketua BPD Niowula, Fabianus Dau, dan dipandu oleh Sekretaris Kecamatan Detusoko, Yulitha Fransiska.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kapolsek Detusoko Iptu Ahmad Darengn, Plt. Danramil Detusoko Letu Inf. Mohamad Nasir, Sekcam Detusoko Yulitha Fransiska, anggota Komisi I DPRD Ende Ferdinandus Watu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ende Adrianus Yosafat Muda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende Venantius Minggu, Plt. Kepala Kesbangpol Ende Agnes Neta, staf Dinas Koperasi Kabupaten Ende, Kepala Desa Niowula Finsensius Papa, serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Desa Niowula.

Meski berlangsung cukup panjang, rapat belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi baru pembangunan KDMP.