Dari Rapat Setengah Kamar ke Rp 30 Miliar, Pemkab Flores Timur Tambah Dana Pinjaman

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA - Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menambah usulan dana pinjaman daerah dari sebelumnya Rp 10 miliar menjadi Rp 30 miliar.

Hal ini tersaji dalam rapat Paripurna DPRD hari Rabu (19/11/25) malam. Sebelum melanjutkan rapat, terpantau para ketua fraksi dan Pemkab Flores Timur mengadakan rapat setengah kamar di ruangan Wakil Ketua DPRD Robertus Rebon Kereta.

Mulanya usulan dana pinjaman Rp 10 miliar mengejutkan kalangan wakil rakyat. Kritik pun mengalir, di antaranya Fraksi Partai Gerindra, PKB, dan PAN.

Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, menjelaskan pinjaman daerah akan diajukan ke Bank NTT sebagai lembaga keuangan yang disasar pemerintah.

Baca juga: Ketua DPRD Flores Timur: Solor Fun Run Picu Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Anton Doni Dihen mengungkapkan, rencana awal pinjaman sebesar Rp10 miliar dinaikkan secara mendadak menjadi Rp 30 miliar, dengan alasan kondisi infrastruktur Flores Timur yang disebutnya rusak hingga 46,63 persen.

"Melihat banyak infrastruktur kita yang membutuhkan sentuhan pemerintah, maka malam ini kita naikkan menjadi Rp30 miliar," ujarnya.

Kata Anton Doni, seluruh dana akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti ruas jalan Desa Kawela di Wotan Ulumado, ruas jalan di Bukit Seburi, Adonara Barat, infrastruktur jalan di Pulau Solor, dan sejumlah irigasi.

Sementara skema pengembalian pinjaman, jelas Anton Doni, yakni Rp 2,5 miliar per tahun ditambah bunga Rp 185 juta, yang menurutnya bersumber dari program big push peternakan ayam petelur.

Rencana pinjaman yang mendadak naik ini memantik respons  berbagai anggota DPRD. Yamin Lewar, Fraksi Gerindra, mengaku terkejut dengan kenaikan nilai pinjaman.

"Pinjaman Rp10 miliar masih belum kita setujui secara lembaga dan kita masih bingung soal bagaimana pengembaliannya, ini tiba-tiba naik Rp 30 miliar," tegasnya.

Anggota badan anggaran (Banggar) ini juga mempertanyakan rasionalitas skema pengembalian yang disampaikan pemerintah daerah.

"Pembayaran utang Rp 3,35 miliar per tahun dengan modal telur ayam? Apakah pemerintah serius?," tanyanya keheranan.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News