Fraksi Perindo Dorong Reformasi APBD 2026 dan Soroti Sejumlah Isu Strategis di Kabupaten Sikka

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka menegaskan bahwa penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan dengan semangat kinerja, keberanian melakukan reformasi, serta ketulusan pelayanan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi Perindo, Marthen Luther Adji dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2026.

Fraksi Perindo dibawah pimpinan Lukas Lero S.H, dengan sekretaris fraksi, Mathen Luther Adji, SE dan anggota Fraksi: Herlindis Donatha Da Rato, S.SiT dan Yuslin Nursivi Dua Botha, S.Ip menyatakan mendukung langkah strategis Pemerintah Daerah sepanjang tetap berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal serta pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Fraksi menilai masih terdapat peluang strategis melalui Program Strategis Nasional (PSN) yang menghadirkan pembiayaan langsung dari pemerintah pusat ke daerah. 

Menurut Fraksi Perindo, pola ini menjadi tren baru dalam penganggaran karena memungkinkan pelaksanaan program di luar APBD namun tetap memberi dampak signifikan bagi masyarakat.

Baca juga: Anggota DPRD Perindo Apresiasi Peran FKUB Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Ngada

Salah satu program prioritas nasional yang disoroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu meningkatkan kualitas gizi pelajar, menekan stunting, memperbaiki kesehatan masyarakat, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal. Program MBG disinergikan dengan rantai pasok pangan lokal sehingga dapat menghidupkan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan usaha desa.

Fraksi juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui Program Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai membuka peluang bagi penguatan kelembagaan koperasi, perluasan akses permodalan, peningkatan produksi hingga integrasi dengan rantai pasok nasional. Pemanfaatan optimal program MBG, koperasi desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan belanja K/L dinilai sangat menentukan laju pembangunan di tengah keterbatasan APBD.

Fraksi Perindo menyampaikan optimisme bahwa berbagai peluang tersebut menjadi harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.

Delapan Catatan Penting Fraksi Perindo untuk Pemerintah Daerah

Dalam rapat resmi tersebut, Fraksi Perindo menyampaikan sejumlah catatan kritis yang wajib ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Sikka, sebagai berikut:

1. Penataan PPPK yang Lebih Tepat

Pemerintah diminta menetapkan kebijakan penempatan PPPK secara tepat, terutama mereka yang sebelumnya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup agar kembali mengelola kebersihan daerah. Fraksi menilai banyak PPPK tidak optimal karena ditempatkan pada unit yang tidak sesuai kompetensi. Penataan ulang berbasis analisis beban kerja dinilai mendesak.

2. Transparansi Pemanfaatan DAU Blok Grant

Pemerintah diminta memberikan penjelasan rinci terkait penggunaan DAU Blok Grant agar proses pengusulan program dan kegiatan aspiratif dapat dilakukan tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Pencurian di Pasar-Pasar Tradisional

Maraknya pencurian di Pasar Alok, Pasar Tingkat, dan Pasar Wairkoja dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan pengelola pasar. Pemerintah diminta memastikan pengelola menjalankan tugas pengamanan secara profesional agar pedagang merasa aman.

4. Evaluasi MoU Pengelolaan Portal RS dan Pasar Alok

Fraksi menilai setoran kepada pemerintah dari kerja sama pengelolaan portal tidak sebanding dengan potensi penerimaan sebenarnya. Pemerintah diminta meninjau ulang MoU agar pendapatan daerah lebih optimal.

5. Kejelasan Perhitungan Iuran Jaminan Kerja dan Kematian

Fraksi meminta penjelasan terkait besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dan PPPK yang mencapai total miliaran rupiah. Pemerintah diminta menjelaskan apakah angka tersebut merupakan estimasi atau kebutuhan riil.

6. Tambahan Penghasilan Berbasis Beban Kerja

Fraksi menanyakan dasar perhitungan tambahan penghasilan PNS sebesar Rp17,7 miliar dan PPPK sebesar Rp6 miliar.

7. Tambahan Penghasilan Berbasis Tempat Bertugas

Pemerintah juga perlu memberi penjelasan terkait tambahan penghasilan ASN berdasarkan lokasi bertugas sebesar Rp1,6 miliar.

8. Evaluasi Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Dengan anggaran insentif pajak daerah Rp98,8 juta dan retribusi Rp452,4 juta, Fraksi menilai perlu dilakukan kajian mendalam. Pemerintah diminta mengoptimalkan digitalisasi pemungutan pajak agar lebih efisien dan transparan. Insentif juga disarankan dialihkan menjadi penghargaan non-finansial seperti pelatihan atau peningkatan kapasitas.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News