Fraksi PDIP Soroti Ketergantungan Fiskal dan Dorong Pembenahan Tata Kelola APBD Sikka 2026

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan sejumlah catatan strategis, kritik substantif dan pertanyaan mendasar sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap perencanaan APBD Tahun 2026.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan diwakili Benediktus Lukas Raja menegaskan bahwa penyusunan APBD harus ditopang oleh keberanian politik, ketegasan dalam mengoreksi pos belanja yang melemahkan, serta kecermatan menyusun program yang realistis dan berdampak langsung bagi rakyat.

Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai oleh Darius Evensius S.Sos dan Sekretaris, Alfonsus Ambrosius, S.Pd serta anggota: Benediktus Lukas Raja, SE dan Stefanus Sumandi, S.Fil mencermati bahwa total pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 sebesar Rp1,235 triliun, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp120,1 miliar atau sekitar 9,7 persen dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp1,099 triliun atau sekitar 89 persen.

Fraksi menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah.

Baca juga: Pemerintah dan DPRD Sikka Komitmen Pangkas Dana Pokir APBD Tahun 2026

“Ketergantungan pada pendapatan transfer tidak selalu buruk, namun daerah tidak boleh nyaman sebagai ‘penerima’ semata. Pemerintah wajib mencari sumber pendapatan baru agar kemandirian fiskal semakin kuat,” tegas Fraksi PDIP dalam pandangannya.

Kinerja PAD Dipertanyakan

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti dinamika komponen PAD, terutama:

Pajak Daerah yang direncanakan mencapai Rp37,5 miliar, namun masih menunjukkan tren tidak stabil. Lonjakan penerimaan yang terjadi dinilai lebih dipicu oleh tambahan tenaga PPPK di lapangan, bukan karena sistem pemungutan pajak yang modern dan berkelanjutan.

Retribusi Daerah sebesar Rp68,9 miliar dinilai belum mencerminkan potensi sesungguhnya. Banyak sektor seperti pelayanan kesehatan, perizinan, pengelolaan aset daerah, tempat wisata, pasar, hingga perparkiran belum digarap secara optimal.

Fraksi mempertanyakan penyebab kesenjangan antara target dan realisasi: apakah karena kebocoran sistem, rendahnya kepatuhan masyarakat, atau lemahnya kinerja OPD terkait?

Belanja Daerah Turun, Beasiswa Mahasiswa Dipertanyakan

Pada pos belanja daerah, Fraksi mencatat penurunan anggaran menjadi Rp1,305 triliun, turun sekitar Rp38 miliar dibanding tahun berjalan. Fraksi menilai belanja daerah tidak boleh hanya berorientasi pada rutinitas, tetapi harus menjadi alat strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.