Pemerintah dan DPRD Sikka Komitmen Pangkas Dana Pokir APBD Tahun 2026

Ringkasan Berita:

• Pemerintah dan DPRD Sikka berkomitmen memangkas dana pokir APBD Tahun 2026
• Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago memberikan apresiasi atas keputusan yang diambil ini
• Ia menegaskan pada sense of crisis seperti ini sinergitas antara pemerintah dan DPRD Sikka sangat penting

 

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD Sikka menegaskan komitmen bersama untuk melakukan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD Tahun 2026. 

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas terjadinya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang berlangsung di seluruh Indonesia, terutama wilayah-wilayah di kawasan timur yang sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan bahwa situasi ini menjadi tantangan berat bagi daerah. Namun ia mengapresiasi tingginya komitmen pemerintah dan DPRD yang telah menyepakati langkah-langkah efisiensi melalui rapat kerja bersama.

“Melalui surat edaran Bupati, kami telah sepakat memangkas 50 persen dana operasional. Seluruh OPD juga telah kami lakukan pendalaman anggaran secara maksimal,” demikian hal ini disampaikan Bupati JPYK dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 di Kantor DPRD Sikka, 19 November 2025 malam.

Baca juga: DPRD NTT Setuju Tidak Ada Pekerjaan Proyek Fisik di Akhir Tahun

Selain efisiensi internal pemerintah, DPRD juga menyatakan kesediaan menurunkan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) sebagai bentuk solidaritas dan kesadaran akan kondisi krisis fiskal. 

Bupati JPYK menegaskan bahwa Pokir bukanlah sesuatu yang dilarang, namun dalam situasi seperti ini diperlukan sense of crisis dari semua pihak agar kebijakan dan sikap politik tidak menjadi kontradiktif di hadapan publik.

“Komitmen pemerintah dan DPRD untuk memangkas dana pokir sangat penting, karena pada akhirnya semua bermuara pada pelayanan kepada masyarakat,” tambah Kader PSI ini.

Dalam rapat kerja tersebut, disepakati bahwa Kabupaten Sikka tidak menghapus dana Pokir, seperti yang terjadi di beberapa daerah lain, tetapi hanya menurunkannya secara signifikan. 

Langkah ini dipandang sebagai keputusan strategis untuk menjaga keberlangsungan program-program prioritas di tengah kondisi defisit anggaran tahun depan.

JPYK menilai komitmen ini merupakan langkah luar biasa yang menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan DPRD. Ia berharap kesepahaman tersebut menjadi contoh positif bagi publik.

“Sense of crisis yang kita bangun bersama akan memperkuat semangat kerja dan sinergitas pemerintah serta DPRD. Saya yakin masyarakat Sikka mengapresiasi langkah ini di tengah situasi keuangan daerah yang sedang tertekan,” tutupnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News