Wamendagri Bima Arya Sugiarto Ingatkan Pemprov NTT Pegang Prinsip Efisiensi Susun APBD 2026

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar tetap berpegang pada prinsip efisiensi dalam penyusunan APBD tahun 2026.

"Kita pastikan dulu bahwa penyusunan APBD dan perencanaan APBD 2026 itu betul-betul tetap berpegang pada prinsip efisiensi," kata Bima di Kupang, Selasa (14/10/2025). 

Mantan Wali Kota Bogor itu berkata, saat ini Dirjen Keuangan Daerah tengah melakukan penelusuran pada berbagai mata anggaran, terlebih di Provinsi. Tujuannya memastikan semua anggaran benar-benar dibutuhkan. 

"Sekarang Dirjen Keuangan Daerah ditugaskan oleh Pak Menteri untuk menyisir semua pos anggaran terutama di Provinsi, agar tidak ada pos-pos yang tidak substantif. Hibah, makan minum, perjalanan dinas, seremoni begitu," ujarnya. 

Baca juga: Kepala Dinas Pertanian NTT: Jagung Bantu Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat

Dia menyebut efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat telah memberi dampak baik. Sebagian daerah di Indonesia justru bisa berhemat hingga ratusan miliar. 

Meski begitu, Bima ingin agar pelayanan minimal tidak boleh terganggu akibat dari kebijakan ini. Pihaknya membuka ruang jika ada Kepala Daerah yang menyampaikan keberatan, terutama pada anggaran yang menyentuh pelayanan minimal. 
 
"Infrastruktur juga yang betul-betul dibutuhkan harus diprioritaskan," tambah dia. 

Kemendagri, kata Bima, mendorong Kepala Daerah untuk berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga. Jika diperlukan, Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan agar program pusat bisa masuk ke daerah. 

"Apabila diperlukan kami fasilitasi untuk bisa mengakses program pusat dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang bisa langsung dikucurkan ke daerah begitu," ujarnya. 

Bima mengaku, Kemendagri terus melakukan pemantauan dan komunikasi dengan Kementerian Keuangan agar penyusunan dan perencanaan pada tahun 2026 tidak memberi dampak yang signifikan pada perekonomian dan pelayanan publik di daerah. 

Sebelumnya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menanggapi kabar pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang baru saja disahkan DPR RI. .

“Kita harus menyiasati dengan baik karena pola anggaran berubah. Kalau dulu uangnya langsung dikasih untuk kita kelola, sekarang dikurangi tapi sudah dikonversi dalam program pemerintah. Jadi kita harus lebih kreatif lagi,” katanya di Aula El Tari, Senin (13/10/2025).