Jaksa Mulai Periksa Tersangka Korupsi Dana Hibah di KPU Sumba Timur

Ringkasan Berita:

• Tiga pejabat KPU Sumba Timur ditetapkan tersangka korupsi dana hibah dengan kerugian negara Rp3,7 miliar, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan serta penahanan.
• Ketiganya ditahan di Lapas Waingapu, dengan kemungkinan perpanjangan masa tahanan.
• Modus: Laporan fiktif, mark up harga, rekayasa perjalanan dinas.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SR pada Kamis (13/11/2025).

SR selaku bendahara adalah salah satu pejabat di KPU Sumba Timur yang jadi tersangka dalam perkara korupsi dana hibah. Ia bersama SBD selaku sekretaris dan SL selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Mereka dijadikan tersangka oleh Kejari usai penyidik menemukan bukti-bukti adanya laporan fiktif, menaikan harga (mark up), hingga rekayasa laporan perjalanan dinas.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian lebih dari Rp3,700 miliar dari dana hibah sebesar Rp27,373 miliar.

Kuasa hukum tersangka SR, Hardyanto kepada POS-KUPANG.COM mengatakan pemeriksaan SR juga dilakukan sebagai saksi bagi dua tersangka lainnya, yaitu SBD dan SL.

Baca juga: Viral, Aksi Brutal Oknum Polisi Pukul 2 Siswa di SPN Kupang Polda NTT

“Pemeriksaan ada dua hari ini. Yang pertama pemeriksaan SR sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya. Kemudian yang kedua pemeriksaan SR sebagai tersangka,” kata Hardyanto.

Ia menegaskan, SR bersikap kooperatif dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi ini.

“Kami kooperatif ya,” katanya singkat.

Terkait tuduhan dugaan korupsi tersebut, Hardyanto tidak berkomentar banyak. Ia menegaskan hal itu menjadi kewenangan penyidik.

“Itu kewenangan teman-teman jaksa. SR sudah memberikan semua keterangannya kepada penyidik,” katanya lagi.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini SR dalam keadaan sehat, dan mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

“Pemeriksaan berjalan baik. SR sehat, dan kita mendukung proses penegakan hukum ini,” tambahnya.