Berita NTT

Bawaslu NTT Gelar Rapat SOP AP di Kupang, Ini yang Dibahas

penyusunan SOP AP dilakukan melalui lima tahap yaitu tahapan persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, penerapan dan pemantauan dan evaluasi.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM/ CHARLES ABAR
POSE BERSAMA- Kepala divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/ kota saat foto bersama di hotel Kristal Kupang, Senin 28 Maret 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Charles Abar

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Bawaslu Provinsi NTT menggelar Rapat Internalisasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Divisi Penanganan Pelanggaran untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang, Senin 28 Maret 2022.

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Mauritius Djawa mengatakan kegiatan internalisasi dan identifikasi SOP AP ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti perintah Perbawaslu Nomor 22 tahun 2022 tentang tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

"Penyusunan SOP AP ini dilakukan bagi setiap unit kerja di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota," ungkap Thomas dalam siaran pers yang diterima TRIBUNFLORES.COM, Senin siang.

Baca juga: Pramuka MTs Negeri 4 Flores Timur Gelar Perjusa

 

Thomas juga menegaskan kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi setiap tugas pokok dan fungsi pada Divisi Penanganan Pelanggaran untuk selanjutnya ditindaklanjuti menjadi usulan SOP AP dari Divisi Penanganan Pelanggaran.

Adapun skema kegiatan ini dilakukan dengan mewajibkan peserta membaca dan memahami Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, lalu perbawaslu tersebut diinterpretasikan oleh pemateri dalam hal ini Kordiv Penanganan Pelanggaran Provinsi NTT kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Peserta kegiatan dibagi dalam lima kelompok yaitu kelompok 1, Kabupaten Alor, Sikka, TTU, Sumba Timur, mengidentifikasi SOP Proses Penerimaan Laporan dan Temuan dalam tahapan pemilu dan pemilihan.

Sementara kelompok 2, Manggarai Barat, Lembata, Nagekeo, TTS mengidentifikasi dan merumuskan SOP Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pemilihan yang bersifat TSM.

Baca juga: 411 Jiwa di Manggarai Barat Terancam Pergerakan Tanah

Kelompok 3 yang terdiri dari Kabupaten Kupang, Ende, Belu, dan Sumba Barat mengidentifikasi dan merumuskan SOP Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Sentra Gakkumdu) dalam tahapan pemilu dan pemilihan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved