Pengurus PGRI Flotim Tatap Muka dengan Penjabat Bupati, Doris: Jadilah Guru Panutan

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA - Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si menerima Pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur bertempat di Aula Setda Flores Timur.

Doris Alexander saat itu didampingi Kepala Dinas Pendikan Kepemudaan dan Olahraga, Felix Suban Hoda, S.S., M.Ed., dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Heronimus Lamawuran/Herry, S.Sos.

Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, di awal pertemuan mengapresiasi langkah-langkah cepat yang dilakukan Penjabat Bupati dalam menangani persoalan-persoalan di Flores Timur.

Merespon langkah-langkah cepat ini, Maksimus mengajak rekan-rekan pengurus PGRI Flores Timur untuk ikut bergerak seirama dengan gerak cepat yang dilakukan oleh Penjabat Bupati.

Baca juga: PWI Tolak Usulan Wartawan Menerima Tunjangan dari Pemerintah

Di depan Penjabat Bupati, Maksimus menjelaskan PGRI merupakan sebuah wadah yang menghimpun para guru bergerak dalam upaya meningkatkan profesionalisme, membantu peningkatan kesejahteraan dan ketenagakerjaan.

Diakuinya, sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus PGRI Flores Timur sejak dikukuhkan di tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Maksimus berharap Penjabat Bupati dapat menjembatani beberapa kebutuhan PGRI Flores Timur yakni, pembangunan Rumah Guru PGRI Flores Timur yang menjadi tempat pertemuan bagi para guru.

“Kita baru mampu membeli tanah di kota ini, namun belum mampu membangun rumahnya,” ungkapnya.

Selanjutnya, Maksimus juga berharap Penjabat Bupati dapat mengakomodir kebutuhan para guru akan seragam PGRI yang baru.

Maksimus juga meminta agar kegiatan audensi seperti ini dapat terus dilakukan untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan para guru di Flores Timur.

Baca juga: Tak Ada Jembatan, Warga di Manggarai Timur Gotong Jenazah Lewati Derasnya Air Sungai Wae Musur

Para Pengurus PGRI Flores Timur kemudian secara langsung menyampaikan beberapa permohonan yang menjadi kebutuhan yang dirasakan sebagai guru, di antaranya adalah intervensi politik yang harus dihindari terkhususnya dalam hal pengangkatan dan mutasi guru dan kepala sekolah, hak-hak guru yang harus diberikan tepat waktu, jaringan internet yang belum tersedia, penumpukan tenaga pengajar di SD Negeri akibat banyak tenaga guru dari sekolah swasta yang lulus P3K dan ditempatkan di sekolah negeri, kebutuhan untuk membangun sebuah SMK di Adonara Barat, sebagian wilayah di pulau Solor yang belum terjangkau jaringan internet, sarana prasarana di sekolah yang belum memadai, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah yang dapat dikomunikasikan lebih baik sehingga tidak menimbulkan gejolak, peserta P3K Tahap II yang sudah lolos namun belum ditindaklanjuti untuk proses-proses berikutnya.

Menanggapi kebutuhan dan permohonan para guru dalam wadah PGRI Flores Timur ini, Doris Rihi pun memberikan beberapa point jawaban.

“Pertama, mengenai mutasi, nanti kita perhatikan. Tetapi, yang sesungguhnya, yang politik itu kita sendiri. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita dipindahkan, lalu mulai membuat konsep, berkesimpulan bahwa betul terjadi (intervensi) politik,” jelasnya.

“Artinya, kita harus menikmati berkat Tuhan itu, dan menerimanya,” pesannya.