Otoritas Labuan Bajo Jamin Keamanan Wisatawan Selama Aksi Mogok Terkait Tiket Taman Nasional Komodo

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkoordinasi dengan seluruh unsur Forkompimda merespon cepat situasi keamanan dan stabilitas kota Labuan Bajo.

Hal itu sebagai aksi tanggap darurat dari aksi mogok massal yang dilakukan sebagian besar pelaku pariwisata yang menghentikan seluruh aktivitas pelayanan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, selama 1 bulan terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sebagai imbas dari kenaikan tarif baru Paket Wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar yang mulai diberlakukan tanggal 1 Agustus 2022.

"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk bisa mengkondisikan keamanan teman-teman wisatawan yang hari ini hingga beberapa hari ke depan datang ke Labuan Bajo. Kami fasilitasi transportasi bagi wisatawan di bandara, terutama bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan kendaraan untuk selanjutnya bisa diantarkan ke hotel dan lokasi tujuan lainnya di dalam kota Labuan Bajo. Begitupun dengan kapal, kami sudah berkoordinasi dengan ASDP dan Pelni untuk siapkan kapal perbantuan bagi wisatawan yang akan ke Pulau. Kami pastikan semuanya aman!", tegas Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat dalam siaran pers yang diterima TRIBUNFLORES.COM, Kamis 4 Agustus 2022.

Baca juga: Ketua DPRD Manggarai Barat Bilang Labuan Bajo Kondusif Pasca Demo Tiket Taman Komodo

Dalam keterangan persnya tanggal 30 Juli 2022, Bupati Endi juga menegaskan 3 poin penting atas rencana aksi mogok para pelaku pariwisata di Manggarai Barat, yaitu pertama, penyampaian aspirasi seluruh Warga Negara Indonesia merupakan hal yang dijamin oleh Undang-Undang, namun harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, Manggarai Barat sebagai tempat yang Ramah, Aman dan Nyaman untuk dikunjungi dan menjamin keamanan seluruh wisatawan yang menginap di hotel maupun yang berlayar ke objek wisata termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata; dan yang ketiga, menindak tegas pelanggaran hukum, baik rencana anarkis hingga tindakan boikot kepentingan umum, apalagi jika melakukan tindakan hukum yang nyata.

Aksi tanggap darurat di Labuan Bajo melibatkan peran banyak pihak. Selain dari segi pengawalan keamanan, fasilitas transportasi publik juga disediakan untuk mengantisipasi ketiadaan transportasi dalam kota bagi wisatawan yang kesulitan mengakses transportasi umum karena sebagian besar pelaku wisata menjalankan aksi mogok.

Pemkab Manggarai Barat melalui Dinas Perhubungan bersama BPOLBF menyiapkan 2 unit bis Damri dan 4 unit kendaraan kecil di kawasan bandara untuk mengangkut wisatawan yang kesulitan mengakses jasa transportasi ke tempat tujuan mereka baik menuju hotel, maupun ke tempat tujuan lainnya.

Baca juga: Ketua DPRD Manggarai Barat Angkat Bicara Terkait Kontroversi Kenaikan Tiket Taman Nasional Komodo

Sementara itu General Manager (GM) PT. ASDP Labuan Bajo, Marsadik menjelaskan, sesuai hasil koordinasi bersama seluruh jajaran otoritas Manggarai Barat, pihak ASDP menyiapkan 2 unit kapal perbantuan dengan kapasitas masing-masing kapal kecil dengan quota 80 orang dan kapal besar dengan quota 300 orang.

"Kedua kapal perbantuan ini kami siapkan sebagai bagian dari aksi tanggap darurat untuk menjamin kenyamanan wisatawan yang selama Agustus ini sudah menjadwalkan perjalanannya ke Labuan Bajo dengan rute perjalanan ke 3 pulau. Ini hanya untuk perbantuan selama masa aksi mogok masih berlangsung dan jika memang ada permintaan dari wisatawan. Minimal dengan pemenuhan quota 50 orang untuk kapal kecil dan 150 orang untuk kapal besar kita pastikan bisa berlayar", jelas Marsadik.

Sementara itu, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina mengajak wisatawan untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

Shana memastikan respon cepat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT yang berkoordinasi dengan seluruh pihak mulai dari Polres, TNI, Satpol PP, Dishub, ASDP, PELNI, dan institusi pemerintah lainnya untuk mengawal keamanan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo selama aksi mogok para pelaku pariwisata dan sekaligus memfasilitasi sarana transportasi saat beraktivitas di Kota Labuan Bajo menjadi jaminan keamanan pasti bagi wisatawan yang berkunjung.

"Untuk teman-teman yang sudah menjadwalkan kunjungan ke Labuan Bajo jangan khawatir, Labuan Bajo aman untuk dikunjungi. Seluruh pihak dari otoritas setempat di Labuan Bajo maupun masyarakat menjamin keamanan dan kenyamanan teman-teman semua berwisata di Labuan Bajo,"ujar Shana.

Baca juga: Ombudsman NTT Minta Persoalan Internal RSUD SK Lerik Kota Kupang Jangan Korbankan Pasien

Kondusif Pasca Demo Tiket Taman Komodo

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar, menyebut kondisi Labuan Bajo saat ini sudah mulai kondusif pasca demostrasi menolak kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo.

Demostrasi oleh asosiasi dan pelaku pariwisata pada Senin 1 Agustus 2022 , berupa aksi mogok memang sempat membuat layanan Paris di Labuan Bajo terhambat.

Menurut Martinus pasca demo tersebut, aktivitas layanan pariwisata, lalu lintas travel wisata sudah kembali normal, begitu denga mobilisasi para wisatawan dari Bandara ke hotel dan penginapan.

Martinus pun mengajak semua komponen masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga situasi di Labuan Bajo agar tetap aman.

"Mari kita bersama - sama bertanggung jawab untuk menjaga agar Labuan Bajo tetap aman, ramah, dalam rangkaian menjemput wisawatan yang berkunjung ke Labuan Bajo," kata Martinus.

Menurutnya, Labuan Bajo menjadi, beberapa tahun terakhir ini menjadi perhatian serius pemerintah bahkan hingga pemerintah pusat untuk pengembangan yang luar biasa dari berbagai aspek termasuk infrastruktur.

"Saya secara pribadi juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas perhatian yang serius kepada Labuan Bajo dalam pengembangan fasilitas dan infrastruktur di Labuan Bajo," ungkapnya.

Sementara itu, terkait harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar yang naiknya menjadi Rp 3,75 juta, Martinus mendorong agar pemerintah lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Baca juga: Tawaran Solusi Ormas PATRIA Terkait Konservasi Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo Manggarai Barat

Tiket Masuk Komodo

Sebelumnya, Kontrovesi terkait kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat terus menjadi perbincangan.

DPRD Manggarai Barat secara kelembagaan telah menampung semua aspirasi kelompok masyarakat termasuk pelaku pariwisata di daerah itu.

Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar ketika dihubungi TRIBUNFLORES.COM di Labuan Bajo, Rabu, 3 Agustus 2022 malam menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Namun pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Manggarai Barat.

“Pada prinsipnya kami sudah mendengar aspirasi semua pihak di Labuan Bajo. Kami secara kelembagaan berkoordinasi dengan pemerintah. Perlu kami sampaikan kewenangan tentang peneta-pan tiket masuk ke Pulau Komodo ada di pihak pemerintah pusat dan provinsi,” papar Martinus.

Ia menegaskan, pihaknya tidak memilikki kewenangan soal penetapan tiket masuk ke Komodo. Maka itu, pihaknya meminta semua elemen mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di daerah ini.

“Beberapa hari ini ada yang datang DPRD lalu sampaikan aspirasi terkait kenaikkan tiket masuk Pulau Komodo. Kami sudah terima dan akan sampaikan kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia pun mengaku sudah dua hari aktivitas pariwisata di daerah ini sudah mulai membaik dan normal kembali.

Baca juga: Bank NTT Seminar di Labuan Bajo, Bahas Kemampuan Transformasi Digital Sesuai Tuntutan Zaman

Hotel 115 Restorant 100 Sudah Siap Melayani

Sebelumnya, mau tahu berapa banyak hotel dan restaurant di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores.

PHRI Manggarai Barat di tengah protes tiket masuk ke Pulau Komodo yang diberlakukan 1 Agustus 2022 lalu menyebutkan di kabupaten destinasi wisata premium di NTT ini sudah ada 115 hotel dan 100 restaurant yang setiap hari melayani wisatawan domestik dan mancanegara.

Ketua PHRI Manggarai Barat, Sil Wangge kepada TRIBUNFLO-RES.COM ketika dihubungi per-telepon, Rabu, 3 Agustus 2022 malam menjelaskan, hotel yang ada di Labuan Bajo semuanya non bintang seperti homestay, hotel-hotel kecil dan bungalow yang berada di pulau.

“Keberadaan hotel di Labuan Bajo memang segmen masih ke orang-orang menengah. Maka itu, kami merasa dampak dari ke-naikkan tiket masuk Pulau Komodo perlu ditunda dulu. Kami tentunya mendukung langkah konservasi tapi kenaikkan itu harus bertahap. Misalnya di Pulau Komodo Rp 1 juta tapi di pulau lain jangan dikenakan biaya. Harus ada kompensasi bagi pengunjung yang mau ke pulau lain. Saya ambil contoh orang mau ke Pulau Padar hanya mau lihat view pulau di lokasi itu. Lalu di sana komodonya hanya 9 ekor. Harusnya jangan dikenakan biaya,” paparnya.

Ia menegaskan, protes kenaikan tiket masuk yang dilakukan pelaku pariwisata ada langkah agar pariwisata di Labuan Bajo ju-ga memperhatikan dan memajukan Kabupaten Manggarai0 Barat.
Ia pun berharap langkah pemerintah menaikkan tiket masuk Pu-lau Komodo harus dikaji ulang lagi.

Ada Dampak Kenaikkan Tiket

Sebelumnya, Ketua PHRI Manggarai Barat, Sil Wangge mengaku dampak kenaikkan tiket masuk ke Pulah Komodo telah membuat banyak agen-agen travel membatal paket perjalanan wisata.

“Memang dampaknya bukan hanya di hotel atau di restorant saja tetapi yang paling terdampak itu adalah agen-agen perjalanan yang sudah memjual paket wisata sampai dengan akhir tahun ti-ba-tiba ada pembatalan. Walaupun ada kompensasi misalnya sampai 31 Desember itu masih pakai harga lama tetapi karena viral berita baik nasional maupun internasional,” kata Sil yang dihubungi TRIBUNFLORES.COM dari Maumere, Rabu, 3 Agustus 2022 malam.

Ia menjelaskan, wisatawan saat ini terus memantau situasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai. Maka itu, tetap menginginkan wisatawan harus ada di Labuan Bajo.

“Kenaikkan tiket masuk ke Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 jutaba-gi kami sangat besar sehingga kami minta ditunda. Jika pun ada kenaikkan harus secara bertahap. Misalnya dari Rp 500 ribu ke Rp 1 juta. Atau di Pulau Komodo ada tiket masuk tapi di pulau lain jangan diberlakukan tiket masuk,” ujar Sil.

Ia mengatakan, harusnya kenaikkan tiket masuk ke Pulau Komodo diberlakukan dengan sosialisasi yang baik dan ada kompensasi sehingga tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan.

“Maka itu, kami minta ditunda dulu. Apalagi barus selesai masa pandemi Covid-19,” paparnya.

Ia mengatakan, sosialisasi soal kenaikkan tiket masuk Komodo pun baru dilakukan pasca ada protes dari pelaku pariwisata di La-buan Bajo.

“Saya sarankan mari kita duduk bersama dan bicarakan sehingga ada jalan keluar,” tegas Sil.

Minta Pertimbangan

Sebelumnnya, Cafe dan Laundry G20 Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tanpa pengunjung sejak tarif harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo yang diberlakukan, Senin 1 Agustus 2022.

Eusebius Neno Tembek, pemilik tempat usaha tersebut, mengaku resah dengan kondisi yang dia hadapi saat ini. "Memang kosong, tidak ada pengunjung," kata pria yang akrab disapa Ebit Neno ini, Rabu 3 Agustus 2022.

Oleh karena itu, Ebit Neno meminta agar pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar.

"Begini kita baru mulai dengan pemulihan ekonomi karena Pandemi Covid 19, tetapi harus dihadapkan dengan kenyataan saat ini yang tentunya ganggu roda perekomian pelaku usaha di sini," ungkapnya.

Dia menguraikan Pulau Komodo dan Padar adalah destinasi yang memang paling digandrungi para wisatawan sehingga naikknya harga tiket bisa berakibat jumlah wisatawan menurun.

Ebit Neno mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar tentu didasari dengan pertimbangan yang matang.

Namun menurutnya kebijakan tersebut belum tepat diberlakukan saat ini, karena masyarakat dan pelaku usaha sedang dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Ebit Neno menguraikan sebelum diberlakukannya tarif baru masuk sehari jumlah wisatawan yang mampir di cafenya dan yang memakai jasa laundry miliknya berkisar 20 hingga 25 orang.

"Wisatawannya beragam tapi kebanyakan dari luar daerah dan wisawatan asing," kata Ebit Neno.

Produk Cafe G20 yakni makanan ringan dari pangan lokal yang dihimpun dari berbagai daerah di daratan Flores.

Ebit kwatir, jika cafenya sepi terus, maka akan berdampak pula bagi para pemasok makanan ringan.

Selain menjual makanan ringan Ebit juga menjual jus buah seperti jus buah naga, jus buah advokat,jus buah jeruk,

Dia juga menjual makanan seafood dan coffe break barista seperti, expreso, americano, longBlack, capucino, late Art, Francepress, V60, vietnam drip, moccapot, dan minum varian ice coffe lainnya.

Selain makanan dan minuman tersedia souvernir hasil kerajinan Lokal seperti gelang tangan, gantungan kunci, selendang songket, kain songket, macam-macam topi songket dan lain-lain. (*).

Berita Manggarai Barat lainnya