Opini
Subsidi BBM, Dilema Beban APBN dan Kebijakan Hedging BBM
Setiap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi isu krusial bahkan menjadi bom waktu. Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan pandanganya.
Ketiga, perlu dikaji kembali secara lebih komprehenship dalam rangka penerapan hedging pada harga BBM oleh pemerintah atau oleh BUMN (Pertamina). Hedging harga adalah transaksi derivatif berupa transaksi sistem lindung nilai yang mengamankan harga BBM yang akan dibeli pemerintah atau Pertamina dalam jangka waktu tertentu.
Hedging harga minyak mentah ini telah memiliki payung hukum melaui peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Menteri BUMN sejak tahun 2014, Dengan menerapkan hedging harga minyak mentah maka pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM saat harga minyak dunia bergejolak.
Kebijakan ini memang memiliki kelemahan Ketika harga minyak mentah mengalami penurunan, namun jika melihat grafik perkembangan harga minya mentah dunia maka kecendrungan harga minyak mentah mengalami kenaikan lebih besar dari pada penurunannya.
Jika kita berbicara tentang APBN maka esensinya bukan sekedar hitungan untung rugi bagi pemerintah atau Pertamina, namun yang jauh lebih penting adalah upaya bersama untuk melindungi masyarakat kita dari dampak kenaikan harga minyak mentah dunia.
*Penulis: Anggota DPR RI Komisi XI, Mantan Ketua Komisi XI DPR RI dan Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI.