Opini

Subsidi BBM, Dilema Beban APBN dan Kebijakan Hedging BBM

Setiap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi isu krusial bahkan menjadi bom waktu. Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan pandanganya.

Editor: Egy Moa
ISTIMEWA
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. 

Oleh : Melchias Markus Mekeng 

HARI Sabtu, 3 September 2022, tepat pukul 13.30 WIB, Presiden Ir. Joko Widodo di Istana, Jakarta, mengumumkan kenaikan harga BBM ditemani Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Sekretaris Negara.

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM selalu menjadi isu krusial dalam sejarah kebijakan energi di tanah air sejak pertama kalinya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (tahun 1970-an) dengan tujuan untuk mendukung rakyat miskin dalam menjangkau BBM murah.

Yang kemudian persoalan subsidi BBM menjadi bom waktu yang cukup mematikan ketika pada Mei 1998, Presiden Soeharto meningkatkan harga jual BBM secara signifikan untuk menahan laju Inflasi yang meningkat pesat akibat krisis ekonomi tahun1998, dimana harga minyak tanah naik menjadi 25 persen, solar 60 persen dan bensin 70 persen.

Sampai saat ini pemerintah Indonesia harus mengalokasikan subsidi berjumlah besar dalam APBN. Untuk tahun 2022 saja realisasi APBN untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak menjadi Rp 502 triliun, di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Walaupun banyak pihak memahami beban APBN yang kian mengguras ruang fiskal memaksa pemerintah untuk menaikan harga BBM. Namun disaat bersamaan masyarakat yang baru pulih dari tekanan ekonomi yang sangat dasyat akibat krisis kesehatan (pandemic Covid-19) dan masih dalam bayang-bayang ancaman lonjakan inflasi yang kian meningkat semestinya juga menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan menaikan harga BBM. Maka reaksi penolakan publik atas kebijakan kenaikan harga BBM yang kita saksikan beberapa hari ini dan mungkin akan terus berlanjut menjadi seuatu yang harus ditanggapi secara serius pula.

Beban alokasi yang sedemikan besar bengkaknya harus diatasi melalui kebijakan yang komprehensif. Tidak bisa diharapkan hanya dengan himbauan agar konsumsi masyarakat membeli BBM bersubsidi dikurangi dan melarang bagi yang tidak berhak (tidak tepat sasaran), karena kita akan terus berputar pada lingkaran setan masalah klasik yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Hal ini semakin dipersulit oleh ketidakpastian ekonomi global.

Sudah puluhan tahun kita menghadapi masalah BBM dan subsidi ini dan hingga hari ini kita belum menemukan sebuah kebijakan yang mampu meminimalisir beban APBN maupun beban hidup masyarakat akibat dari kenaikan harga minyak dunia.

Belajar dari pengalaman saat saya memimpin Badan Anggaran tahun 2010/2012 dimana terjadi lonjakan kenaikan minyak dunia dari US$ 90 per barel menjadi US$ 120 per barel. Bahwa kita tidak serta merta menyetujui usulan pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi.

Melalui perdebatan yang sangat alot pada rapat di badan anggaran DPR RI, yang kemudian dilanjutkan dalam rapat paripurna pada 30 Maret 2012 yang berlangsung sejak pagi hingga dini hari, akhirnya DPR mengambil keputusan dengan mekanisme voting yang memenangkan opsi yang ditawarkan oleh Fraksi Partai Golkar.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved