Nasi dan Lauk Penyumbang Inflasi di Provinsi NTT 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Asti Dhema

TRIBUNFLORES.COM,KUPANG -Penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KPw BI NTT) menunjukkan komitmen menekan laju inflasi di NTT.

KPw BI memandang bahwa inflasi Provinsi NTT secara keseluruhan di tahun 2023 di prakirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3+ 1 persen. Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT menunjukkan komitmen tersebut melalui sinergi program pengendalian inflasi. 

Kepala KPw BI NTT, S. Donny H. Heatubun menyampaikan upaya yang telah dilakukan diantaranya, pertama, pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Kabupaten Belu, dengan rekomendasi implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Belu dan Kota Kupang untuk komoditas hortikultura khususnya tomat. 

Kedua, rapat koordinasi dan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang bersama Provinsi NTT yang ditujukan untuk membentuk program unggulan TPID Kota Kupang guna menekan laju inflasi yang semakin berfluktuatif Program tersebut dirumuskan dalam kebijakan pengendalian inflasi dari sisi supply dan sisi demand.

Baca juga: Sebanyak 137 Ribu Penduduk NTT Gunakan Pembayaran Non Tunai

Pada sisi supply, beberapa upaya sebagai langkah strategis pengendalian inflasi yang akan dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan Kota Kupang adalah pertama, pembentukan dan penguatan klaster pangan khususnya peternakan ayam.

Kedua, melanjutkan program urban farming / gerakan menanam pekarangan rumah dengan tanaman pengendalian inflasi. 
 
Ketiga, melakukan mapping (Pemetaan) produksi dan distribusi komoditas di daerah, khususnya komoditas hortikultura serta membuat, merapikan, dan melakukan pengkinian database distributor (pemasok) komoditas hortikultura di setiap daerah. 
 
Empat,  berupaya memberikan subsidi biaya angkut komoditas hortikultura guna menurunkan biaya logistik (pengiriman komoditas). Lima, perluasan tupoksi PD Pasar Kota Kupang menjadi Perumda sekaligus sebagai offtaker di Kota Kupang. Enam, menguatkan dan melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan BUMD.

Baca juga: Agen Mobile Banking di Atambua Doakan Bank NTT Terus Hadir Beri Berkat Bagi orang Kecil

Selanjutnya, pada sisi demand upaya yang akan dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan Kota Kupang adalah;

Pertama, mengintensifkan kegiatan operasi pasar unruk memastikan pasokan di pasar, kegiatan pasar murah, sidak pasar, pemantauan harga baik di pasar maupun ke gudang distributor.

Kedua, menggalakkan komunikasi penggunaan produk olahan. Seperti, penggunaan minyak kelapa sebagai substitusi minyak sawit, penggunaan bubuk cabai, penggunaan gula lempeng, gula semut, gula aer (Rote), gula hela dil guna meningkatkan konsumsi terhadap produk lokal dan mengurangi impor dari luar daerah. 

Ketiga, penyediaan papan informasi harga komoditas di tiga pasar utama Kota Kupang, yaitu Pasar Inpres Naikoten, Pasar Oeba, dan Pasar Oebobo.

Baca juga: Belanja di Pasar Naikoten, Kapolda NTT Terima Keluhan Judi, Mabuk dan Minta Patroli

Dalam Press Release Bulan Februari 2023 yang dilaksanakan di KPw BI  NTT, Jumat, 3 Februari 2023, Kepala KPw BI NTT mengatakan  persentase penilaian di Kota Kupang mencapai 80 persen, sehingga kalau Kota Kupang saja mengalami inflasi tinggi, maka  dipastikan di daerah lain juga demikian. 

"Jadi BI NTT bersama Pemerintah Kota Kupang akan melakukan kerja yang lebih keras, dengan memasang informasi harga barang atau komoditi untuk masyarakat, agar tidak terjadi permainan harga di pasar," ungkapnya.

Pihaknya mengajak Pemkot Kupang untuk terus melakukan operasi pasar, bahkan jika diperlukan digelar setiap hari. Jika kondisi Inflasi mengalami kenaikan terus menerus, maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Baca juga: Korem 161/ Wira Sakti Renovasi 30 Unit Rumah Tidak Layak Huni di NTT

Nasi dan Lauk Penyumbang Inflasi 

Berdasarkan data BPS Provinsi NTT, pada Januari 2023 Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 1,01 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,81 persen persen (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Januari dalam 3 tahun terakhir 0,65 persen (mtm). 

Tingkat inflasi IHK tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nasional dan Bali Nusra yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,34 persen (mtm), dan 0,64 persen (mtm).

Secara keseluruhan, jenis barang dan jasa yang menyumbang inflasi adalah komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, yaitu nasi dengan lauk 0,13 persen (mtm), daging ayam ras 0,12 persen(mtm), cabai rawit 0,12 persen (mtm), tomat 0,11 persen (mtm), dan beras 0,07 persen (mtm)

Secara tahunan Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 6,65 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Balinusra yang masing-masing tercatat sebesar 5,28 persen (yoy) dan 5,97 persen (yay).

Baca juga: SEA Games Sudah Lewat, Bonus Pesilat NTT Belum Diberikan KONI  NTT

Namun demikian, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti angkutan udara, bensin, ikan kembung, apel, dan jeruk nipis/limau, dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,13 persen (mtm), -0,05 persen (mtm), - 0,03 persen (mtm), -0,02 persen (mtm), dan -0,01 persen (mtm).

Selanjutnya, dari tiga kota pengukuran inflasi di Provinsi NTT, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi dicatat oleh Waingapu sebesar 1,16 persen (mtm), diikuti oleh Kota Kupang sebesar 1,00 persen (mtm) dan Maumere sebesar 0,92 persen (mtm).

Kemudian, tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan. 

NTP Provinsi NTT pada Bulan Januari 2023 tercatat sebesar 95,56, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 95,61.

Baca juga: Anggota Polres Lembata Diduga Selundupkan 1 Ton BBM Ditangani Paminal Polda NTT

Penurunan NTP ini didorong oleh turunnya NTP subsektor hortikultura dari 101,73 menjadi 101,67 dan sektor tanaman perkebunan rakyat dari 90,83 menjadi 90,31. 

NTP yang tercatat di bawah indeks 100 mengindikasikan bahwa harga bahan baku yang dibayar oleh petani untuk produksi lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima dari penjualan produk ke depan. *

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News